<![CDATA[Sertifikat ganda merupakan fenomena yang mengancam kepastian hukum dan perlindungan hukum hak milik tanah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum sertifikat ganda terhadap kepastian hukum dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi hak milik tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat ganda menimbulkan akibat hukum yang serius dalam beberapa dimensi: pertama, menghancurkan prinsip kepastian hukum objektif karena menciptakan dokumen resmi negara yang saling bertentangan atas objek yang sama, bertentangan dengan tujuan pendaftaran tanah dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997; kedua, menimbulkan ketidakpastian hukum subjektif bagi pemegang sertifikat yang beritikad baik; ketiga, melanggar asas contradictoire delimitatie. Perlindungan hukum bagi pemegang hak terdiri dari perlindungan preventif melalui mekanisme pengumuman (Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997) dan rechtsverwerking (Pasal 32 ayat 2), serta perlindungan represif melalui Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 yang mengatur mediasi sebagai mekanisme penyelesaian dengan efektivitas hingga 70% dalam kasus sederhana, meskipun kurang efektif untuk pihak yang lemah.]]>
