Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Akademik (JMA)
Yudha Ali Hamzah Dwi Ramdhani
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
KEKOSONGAN HUKUM DALAM PENETAPAN KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF: STUDI KASUS DPRKPP KOTA SURABAYA Fahrul Arifin; Yudha Ali Hamzah Dwi Ramdhani
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v9f8ea81

Abstract

Penelitian ini mengkaji kekosongan hukum yang muncul dalam penerapan keputusan fiktif positif setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis konseptual, serta studi kasus, penelitian ini menilai ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Permasalahan tersebut tampak pada kasus permohonan perubahan zona peruntukan di DPRKPP Kota Surabaya, di mana tidak adanya keputusan dalam batas waktu seharusnya memicu berlakunya keputusan fiktif positif. Namun, ketiadaan peraturan pelaksana berupa Peraturan Presiden telah menimbulkan ketidakjelasan mengenai prosedur, beban pembuktian, serta konsekuensi hukum dari mekanisme tersebut. Kekosongan regulasi ini menyebabkan ketidakpastian hukum, mengurangi perlindungan masyarakat, dan berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan di berbagai instansi. Temuan penelitian ini menegaskan perlunya percepatan penyusunan peraturan pelaksana yang komprehensif guna mewujudkan kejelasan prosedural, meningkatkan akuntabilitas administrasi, serta memperkuat prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penguatan regulasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitas pelayanan publik dan perlindungan hak masyarakat dalam proses administrasi negara.
Co-Authors Fahrul Arifin