Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Membangun Ekosistem E-Commerce Shopee yang Berkeadilan: Rekonstruksi Perlindungan Hak Intelektual atas Pemalsuan Produk Skincare melalui Pendekatan Ekonomi Digital Tabansa, Claudya Vanessa; Moh Sabil Oktaviano; Denta Nia Aprilya; Muhammad Adymas Hikal Fikri
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 6 (2025): Desember
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i6.7077

Abstract

The rapid growth of the digital economy has significantly increased commercial activities on e-commerce platforms, including the skincare sector, which remains one of the most in-demand product categories. However, this expansion has also led to the widespread circulation of counterfeit skincare products, causing harm to consumers, brand owners, and the overall integrity of the digital marketplace ecosystem. This study aims to analyze the effectiveness of copyright protection against counterfeit skincare products on Shopee, examine the role of e-commerce platforms in fostering a fair and secure digital ecosystem, and identify the key barriers to reconstructing legal protection within the framework of the digital economy. This research employs normative and empirical legal methods through regulatory review, interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that although legal frameworks are in place, their implementation remains suboptimal due to weak seller verification, insufficient digital monitoring, and low deterrent effects of sanctions. The study highlights the urgency of strengthening intellectual property protection through technological integration, such as artificial intelligence and blockchain, to support a safer and more equitable digital marketplace.
Analisis Yuridis Terhadap Dampak Perusakan Hutan dan Perlindungan Hak Masyarakat: Studi Kasus Hutan Adat Awyu di Papua Rayi Kharisma Rajib; Moh Sabil Oktaviano; Denta Nia Aprilya
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan deforestasi di Indonesia menimbulkan dampak serius terhadap keberlangsungan hutan adat dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, sebagaimana tercermin dalam kasus masyarakat adat Awyu di Papua yang menghadapi konflik antara kepentingan pembangunan dan hak konstitusional mereka. Secara normatif, perlindungan telah diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Namun, implementasinya belum optimal, ditandai dengan pelanggaran hak partisipasi masyarakat adat, cacat prosedural dalam perizinan lingkungan, serta pengabaian prinsip persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (FPIC). Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/TUN/LH/2024 menunjukkan kecenderungan pendekatan formalistik dengan menitikberatkan pada aspek prosedural, khususnya tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga mengesampingkan perlindungan hak substantif masyarakat adat. Hal ini mencerminkan adanya ketegangan antara keadilan formal dan keadilan substantif dalam praktik peradilan administrasi, sehingga diperlukan penguatan pendekatan hukum yang lebih responsif dengan menempatkan perlindungan hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan hidup sebagai prioritas utama dalam penegakan hukum.