<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pengawasan reklame di Kota Padang berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 9 Tahun 2024. Latar belakang penelitian adalah realisasi pajak reklame yang selalu melampaui target pada 2022–2025 (103,71%–109,64%), sementara pelanggaran reklame masih ditertibkan setiap tahun, yaitu 498 kasus pada 2023, 312 kasus pada 2024, dan 216 kasus pada 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan enam informan yang dipilih secara purposive, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan model Miles dan Huberman serta diuji melalui triangulasi sumber. Efektivitas dianalisis menggunakan enam karakteristik pengawasan yang efektif menurut Terry (1990). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keenam karakteristik secara umum terpenuhi: pengawasan memiliki rencana dan pembagian wilayah kerja, prosedur mudah diterapkan petugas, informasi lapangan disampaikan cepat, tindakan dapat menyesuaikan kondisi, penyimpangan dapat diidentifikasi, dan tindak lanjut dilakukan secara bertahap. Namun, efektivitas tersebut belum merata karena pemahaman wajib pajak terhadap regulasi masih terbatas, jangkauan pengawasan bergantung pada patroli, dan pelanggaran berulang masih ditemukan. Dengan demikian, pengawasan dapat dinilai efektif secara prosedural, tetapi masih memerlukan penguatan integrasi data, sosialisasi, dan pemantauan kepatuhan. Tren penertiban dan capaian pajak diperlakukan sebagai konteks pendukung, bukan bukti hubungan kausal. This study analyses the effectiveness of advertisement supervision in Padang City under Padang Mayor Regulation Number 9 of 2024. Advertisement tax realization exceeded its target in 2022–2025 (103.71%–109.64%), while violations continued to be enforced each year: 498 cases in 2023, 312 in 2024, and 216 in 2025. A descriptive qualitative approach was applied at the Padang Regional Revenue Agency (Bapenda). Data were collected through structured interviews with six purposively selected informants, observation, and documentation, analysed using the Miles and Huberman model, and validated through source triangulation. Effectiveness was assessed using Terry’s (1990) six characteristics of effective supervision. The findings indicate that the six characteristics are generally met: supervision follows a plan and territorial division of work, procedures are practical for officers, field information is transmitted quickly, implementation can adapt to field conditions, deviations can be identified, and corrective actions are taken gradually. Nevertheless, effectiveness remains uneven because taxpayers’ understanding of the regulation is limited, monitoring coverage still depends on patrols, and repeated violations persist. Therefore, supervision is procedurally effective but requires stronger data integration, regulatory outreach, and compliance monitoring. Enforcement trends and tax realization are treated as contextual indicators rather than evidence of a causal effect of supervision.]]>
