Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

VALUE-BASED REPUTATION: TRANSFORMING ISLAMIC BANKING GOVERNANCE IN REALIZING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) Abdul Hafith; Baiq El Badriati; Riduan Mas’ud
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 2 No. 4 (2025): Vol. 2 No. 4 Edisi Oktober 2025
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v2i4.1547

Abstract

This study aims to construct a conceptual model integrating value-based governance, value-based reputation, and the Sustainable Development Goals (SDGs) within the context of global Islamic banking. The research is motivated by the need to bridge Islamic ethical values with modern governance and sustainability paradigms that emphasize the balance between profitability, moral integrity, and social responsibility. Employing a systematic literature review and thematic synthesis through qualitative analysis, this study identifies, categorizes, and synthesizes key conceptual themes relevant to the research focus. The findings reveal that value-based governance serves as an ethical foundation that strengthens value-based reputation, while the latter functions as a catalyst for achieving sustainable development objectives. The synergy among these three elements produces a governance model that positions the principles of maqāṣid al-sharī‘ah as a normative framework for ethical, transparent, and sustainable Islamic financial practices. The primary contribution of this research lies in the simultaneous integration of the three major frameworks—value-based governance, value-based reputation, and SDGs—which enriches theoretical discourse on Islamic financial governance and provides strategic direction for the development of policy, sharia auditing, and sustainability reporting systems oriented toward ethical values and global welfare.
Pengembangan Wisata Budaya dalam Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Lokal: Studi Kasus Desa Setanggor Kabupaten Lombok Tengah Ezza Sopian Hilmansyah; Muh. Adzkar; Baiq El Badriati
JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol. 15 No. 4 (2025): JURNAL PENDIDIKAN IPS
Publisher : STKIP Taman Siswa Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37630/jpi.v15i4.3919

Abstract

Penelitian ini terkait dengan sektor pariwisata, yakni membahas tentang Strategi Pengembangan Wisata Budaya Di Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana Strategi Pengembangan Yang dilakukan oleh pemerintah Desa Setanggor bersama lembaga-lembaga yang terlibat langsung dalam pengelolaan Desa Wisata Setanggor Sebagai Daerah Tujuan Wisata Budaya serta apa sajakah faktor penghambat di dalam proses pengembangannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan masalah dan mencari data-data secara langsung di lapangan agar mendapat data primer dan skunder. Teknik yang di gunakan dalam mengumpulkan data adalah teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pada teknik wawancara peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur yang mana peneliti bebas menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yaitu dengan tatap muka dan tanya jawab secara langsung dengan pihak informen atau subyek untuk memperoleh data. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa strategi yang telah diterapkan baik oleh pemerintah maupun pihak terkait dalam rangka pengembangan Desa Wisata Setanggor yakni membentuk pengurus tetap, menyediakan sarana dan prasarana dengan melakukan pembenahan terhadap aksesibilitas, fasilitas, melakukan promosi melalui media sosial dalam rangka mengenalkan serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, melakukan pelatihan pemandu wisata dan melakukan koordinasi bersama sektor pendukung baik pemerintah daerah maupun masyarakat itu sendiri. Dalam upaya mengembangan destinasi Desa Wisata sebagai Daerah Tujuan Wisata budaya ada bebeapa faktor penghambat di antaranya keterbatasan dana yang diperuntukkan untuk pembangunan pariwisata dari pemerintah, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), minimnya fasilitas, akessibitas yang masih belum layak, minimnya keterlibatan masyarakat dan wabah pandemi Covid-19.