<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tradisi hukum adat masyarakat Karampuang; peran pemangku adat serta penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa masyarakat adat Karampuang dilihat dari perspektif hukum acara perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan normatif-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi mappogau sihanua dan maddui merupakan bentuk penghormatan masyarakat adat Karampuang kepada leluhurnya dan upaya menjaga keharmonisan sosial. Pemangku adat berperan tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator yang menjaga nilai sosial, spiritual, dan budaya. Proses musyawarah bertingkat (pettu ana malolo, pettu gella, dan pettu to matoa) memungkinkan seluruh pihak yang bersengketa untuk terlibat aktif, menyampaikan pandangan, sehingga keputusan yang dihasilkan dianggap adil, sah, dan mengikat secara sosial. Penerapan hukum adat yang berorientasi pada keadilan restoratif mampu memperkuat kohesi dan harmoni sosial, serta berkontribusi pada pelestarian identitas budaya masyarakat Karampuang. Di tengah dinamika modernisasi dan perkembangan hukum nasional, praktik penyelesaian sengketa melalui hukum adat tetap relevan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang partisipatif dan berkeadilan. Kata Kunci: Hukum Adat, Keadilan Restoratif, Masyarakat Karampuang.AbstractThis paper aims to analyze the customary law traditions of the Karampuang community; the role of customary leaders and the application of the restorative justice approach in resolving disputes within the Karampuang community from the perspective of civil procedural law. This study uses a legal research method with a normative-sociological approach. The results show that the traditions of mappogau sihanua and maddui are a form of respect for their ancestors by the Karampuang community and an effort to maintain social harmony. Customary leaders play a role not only as law enforcers but also as mediators who maintain social, spiritual, and cultural values. The multi-level deliberation process (pettu ana malolo, pettu gella, and pettu to matoa) allows all disputing parties to actively participate and express their views, so that the resulting decision is considered fair, legitimate, and socially binding. The application of customary law oriented towards restorative justice can strengthen social cohesion and harmony, and contribute to the preservation of the cultural identity of the Karampuang community. Amid the dynamics of modernization and developments in national law, the practice of dispute resolution through customary law remains relevant as a participatory and equitable dispute resolution mechanism.Keywords: Customary Law, Restorative Justice, Karampuang Community. ]]>
