Articles
<![CDATA[HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar) ]]>
<![CDATA[Agus, Andi Aco]]>;
<![CDATA[Hariyani, Hariyani]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 13, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (357.289 KB)
|
DOI: 10.26858/supremasi.v13i1.10015
<![CDATA[This study aims to determine: 1) Constraints in handling divorce cases in the Religious Makassar, 2) Impact of divorce on children after divorce in the Religious Makassar. This study used a qualitative approach. This study took place in the Religious Makassar. The types and sources of data used in this research is the primary data sources (informants) and secondary data sources. Data collection techniques in this research is interview and documentation. Data analysis technique used is descriptive qualitative data analysis techniques. Menunujukan research results that: 1) Constraints in handling divorce cases is the lack of mediation success rate. Because most of those litigants experiencing domestic problems which culminated thus more mediation fails, in addition to economic factors, infidelity, including the crisis akhalak very influential in the holding of the mediation process so that both sides were reluctant to get back together again. So that the mediation success rate is very small presentation. 2) The impact of divorce on children that have an impact on children's education. In addition, children also lose a sense of security and affection from parents that affect the physical and psychological development of children and ultimately have an impact on academic achievement.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Agus, Andi Aco]]>
<![CDATA[ Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan Volume 4 Edisi 1, Maret 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (343.105 KB)
|
DOI: 10.26858/sosialisasi.v0i0.3147
<![CDATA[Konsep negara hukum (Rechstaat atau rule of law) adalah konsep yang menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa bernegara, bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum. Sedangkan ciri-ciri negara hukum yaitu ketertundukan semua aturan hukum beserta segala interpretasinya dibawah prinsip-prinsip dasar keadilan, perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan individu, adanya pemajuan HAM masyarakat (social human right). Adanya perlindungan atas hak-hak komunitas, institusi peradilan yang merdeka, adanya keberadaan lembaga-lembaga lainnya yang bertugas menjaga elemen-elemn negara hukum. Ditegaskan pada Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 67 menyebutkan masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak : 1. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan, 2. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, 3. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Demikian pula diatur pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang kehutanan Pasal 4 ayat 3 menegaskan : Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.Kata Kunci: Eksistensi, adat]]>
<![CDATA[PERAN KOMITE PEMANTAU LEGISLATIF (KOPEL) DALAM MENDORONG KINERJA LEGISLASI DPRD KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Agus, Andi Aco]]>;
<![CDATA[Randiawan, Randiawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan Volume 8, Nomor 1, Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/sosialisasi.v0i3.19952
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui dan memperoleh data empiris peran komite pemantau legislatif dalam mendorong kinerja legislasi DPRD Kota Makassar. (2) Mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan komite pemantau legislatif dalam mendorong kinerja legislasi DPRD Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan fokus pada fenomena, kejadian, perilaku. sikap, khusus dalam penelitian sosial. Teknik pengumpulan data yang digunanakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, yang digunakan untuk memperoleh data secara konkret yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dalam penelitian ini di analisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: (1). Peran komite pemantau legislatif (KOPEL) dalam mendorong kinerja legislasi DPRD Kota Makassar : a) Advokasi kebijakan pemerintah daerah meliputi: Sekolah parlemen KOPEL Indonesia, Workshop, Training Legal drafting. b) Riset dan pengembangan kinerja DPRD Kota Makassar meliputi Publik hearing, Menyiapkan draf analisis, rapat dengar pendapat. c) Pendampingan masyarakat sipil. (2). Tingkat keberhasilan komite pemantau legislatif (KOPEL) dalam mendorong kinerja legislasi DPRD Kota Makassar diantaranya: a) Peningkatan pemahaman dalam menyusun peraturan, b) Peningkatan transparansi kapasitas kinerja sekretariat DPRD Kota Makassar, c) Memperkuat transparansi dukungan penerimaan aspirasi masyarakat, d) Memperkuat transparansi dengan fasilitas e-parlement kopel Sulawesi, e) Membangun keahlian legal drafting. ]]>
<![CDATA[Sosialisasi Materi Kebhinekaan bagi Guru MGMP PPKN SMP dan SMA Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ]]>
<![CDATA[Umar, Firman]]>;
<![CDATA[Agus, Andi Aco]]>;
<![CDATA[Amin, Muhammad]]>
<![CDATA[ Humanis Vol. 22, No. 2 Desember 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/humanis.v22i2.55934
<![CDATA[Mitra Program Kemitraan Komunitas (PKM) ini adalah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn SMP dan SMA di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Masalah yang dihadapi mitra pengabdian masyarakat (PKM) ini adalah materi kebhinnekaan global belum tersosialisasi di sekolah secara lengkap. Metode kegiatan pengabdian dilakukan dengan cara diskusi tentang kebhinekaan global dan simulasi metode pembelajaran MARKA. Hasil yang dicapai yakni peningkatan wawasan mitra tentang kebhinnekaan global dan metode pembelajaran MARKA (Mulai dari diri, Aktivitas, Reflkesi, Konsep, Aplikasi) untuk mengajarkan materi kebhinekaan global kepada peserta didik.Abscract. This Community Partnership Program (PKM) partner is the Junior and Senior High School Civics Teacher Conference (MGMP) in Pangkajene and Islands Regency The problem faced by this community service partner (PKM) is that global diversity material has not been socialised in schools completely. The method of community service activities is carried out by means of discussions about global diversity and simulations of the MARKA learning method. The results achieved are an increase in partners' insights about global diversity and the MARKA learning method (Starting from self, Activity, Reflection, Concept, Application) to teach global diversity material to students]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE MENUJU TERWUJUDNYA NEGARA BEBAS KKN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Agus, Andi Aco]]>
<![CDATA[ Makassar Journal of Social Sciences Vol 4, No 1 (2015): Vol. 4. No. 1, 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract: The existence of good governance or good governance are often called for in fact hail hail is still a dream and was limited to mere jargon. Indonesia should immediately awakened from a long hibernation. Revolution in every field should be done because every product produced only accommodate the interests of political parties, factions and groups of people. When it should be good governance should be a serious concern. Transparency can indeed be one solution, but whether it's enough just to achieve good governance. Good concept governances, the process of implementation of state power in implementing the provision of public goods and service called governance (government or governance), while the so-called best practices of good governance (good governance). In order for "good governance" can become a reality and create state fair, it takes the commitment and involvement of all stakeholders, namely the government and society. Good governance demands effective "alignement" (coordination) is good and the integrity, professional and work ethic and high moral. Thus the application of the concept of "good governance" in the administration of state government power is a challenge. The implementation of good governance is a major prerequisite for realizing the aspirations of the community in achieving the goals and ideals of the nation. In order that requires the development and implementation of appropriate systems of accountability, clear, and real so that the implementation of the government and development can take place in efficient, effective, clean and accountable and corruption-free]]>
<![CDATA[ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH ]]>
<![CDATA[Umar, Firman]]>;
<![CDATA[Amin, Muhammad]]>;
<![CDATA[Agus, Andi Aco]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 19, Nomor 2 (Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v19i2.61369
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji implementasi kewenangan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan bersih di Desa Pattallassang, Kabupaten Gowa. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum dan empiris. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya anggaran desa, struktur birokrasi, dan partisipasi masyarakat mempengaruhi implementasi kewenangan kepala desa. Temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran desa yang transparan, struktur birokrasi yang efektif, dan partisipasi masyarakat yang aktif untuk tata kelola pemerintahan yang baik. Simpulannya, keterlibatan aktif masyarakat dan pengelolaan anggaran yang baik sangat penting dalam mencapai pemerintahan desa yang bersih dan efektif.]]>
<![CDATA[IBM Penyusunan Company Profile Untuk Penguatan Bisnis Badan Usaha Milik Desa Harapan Jaya Desa Padanglampe Kab. Pangkep ]]>
<![CDATA[Tenriwaru, Tenriwaru]]>;
<![CDATA[Kalsum, Ummu]]>;
<![CDATA[Agus, Andi Aco]]>
<![CDATA[ Celebes Journal of Community Services Vol. 1 No. 2 (2022): Juny - November ]]>
Publisher : <![CDATA[STIE Amkop Makassar, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37531/celeb.v1i2.291
<![CDATA[Sebagaimana diketahui, perilaku konsumen mengalami perubahan seiring waktu untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi di era digital. Berbekal internet, Anda bisa mengembangkan bisnis dan menjangkau konsumen lebih luas. Jika dulu selebaran atau brosur digunakan untuk mempromosikan bisnis, maka kini kita hanya perlu membuat company profile perusahaan. Company profile memudahkan audiens menemukan bisnis kita. Dengan informasi yang lengkap dan tampilan menarik, company profile efektif meningkatkan kesadaran merek konsumen dan menjangkau klien potensial. Tanpa company profile, audiens tidak akan mendapatkan informasi detail terkait perusahaan, seperti nama jelas, lokasi, produk yang ditawarkan, sejarah perusahaan, prestasi, dan lainnya. Bumdes merupakan wadah yang menghimpun potensi desa menuju kemandirian dan kesejahteraan warga desa. Selama ini Bumdes Harapan Jaya sebagai mitra kami, dalam menjalankan bisnis layanan jasa belum menggunakan company profile sebagai alat promosi yang efektif. Hal ini disebabkan oleh belum difahaminya cara menyusun dan membuat serta apa manfaaatnya bagi pengembangan bisnis mereka. Disamping itu kendala pengelolaan manajemen usaha dan sistem akuntansi belum dilaksanakan dengan baik karena sumberdaya yang ada belum memiliki pengetahuan yang memadai. PKM yang kami lakukan berupaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang company profile sebagai penguatan bisnis Bumdes ditambah dengan pengetahuan mengenai manajemen usaha dan sistem akuntansi sederhana untuk Bumdes . diharapkan PKM ini memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan tentang company profile, menajemen usaha dan sistem akuntansi sehingga usaha Bumdes makin berkembang.]]>
<![CDATA[ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINDAK KEKERASAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Umar, Firman]]>;
<![CDATA[Agus, Andi Aco]]>;
<![CDATA[Haryuntika, Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Tomalebbi Volume 12, Nomor 1 (Maret 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1)Faktor-faktor empiris yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan di lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar (2) Alasan terjadinya tindak kekerasan di lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar (3) Upaya pihak lembaga pemasyarakatan dalam menangani tindak kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan Kelas I Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan Dokumentasi. Dari hasil data yang di peroleh dalam penelitan ini menggunakan analisis data yaitu Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Verifikasi, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Faktor-faktor yang memicu kekerasan di Lapas Kelas I makassar, karena adanya (a) Kelabihan Kapasitas atau Kepadatan penghuni Lapas, (b) Kesalah Pahaman,(c)Utang Piutang dan Penggunaan HP,(d) Rasa Dendam,(e) Pengaruh Kelompok atau geng di dalam lapas yang merasa berkuasa. (2) Alasan terjadinya tindak kekerasan di dalam lapas kelas I makassar yaitu (a) Karena adanya Pengaruh dari Teman dan Lingkungan Lapas (b) Karena Pengaruh Individu atau Internal narapidana. (3) Upaya yang dilakukan oleh pihak Lapas dalam menangani tindak kekerasan di dalam lapas Kelas I makassar yaitu (a) Mningkatkan pengawasan dan keamanan lapas, (b) Sosialisasi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan Keagamaan dalam Pembinaan Narapidana.]]>
<![CDATA[Community Legal Awareness On Environmental Conservation in Irrigation Channels in Palleko Village, Polongbangkeng Utara District, Takalar Regency ]]>
<![CDATA[Agus, Andi Aco]]>;
<![CDATA[Nur, Ruslan Jabal]]>;
<![CDATA[Zulfadli, Muhammad]]>
<![CDATA[ Pinisi Business Administration Review Volume 4, Number 2, September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/pbar.v4i2.37459
<![CDATA[This study aims to describe: (1) The legal knowledge of the people in Palleko Village on environmental conservation in irrigation canals, (2) Attitudes toward the legal behavior of the people in Palleko Village on environmental conservation in irrigation canals, (3) Efforts made by the Palleko Village Government in overcoming the problem of irrigation pollution. The number of respondents in this study was 30 people who lived in Palleko Village with random probability sampling, namely taking samples from the population randomly by taking into account the number of samples to generalize the sample to the population. The instruments used in this study were interview guide sheets and questionnaires. in the form of questionnaires, data collection procedures namely observation, interviews, and documentation. The data analysis used is to explain, describe, and describe according to the problem. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, (2) Based on the results of the questionnaire using the Likert scale, it shows that the attitude of the community's legal behavior towards environmental conservation is quite feasible with the percentage of 63.92%, (3) The efforts made by the Palleko Sub-District Government in overcoming the problem of environmental pollution are still not optimal, as evidenced by the lack of public facilities such as trash bins and government socialization that has not been evenly distributed to the public regarding the importance of environmental conservation.]]>
<![CDATA[PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) ANTARA USER DENGAN PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK ]]>
<![CDATA[Yuniarsih, Isma]]>;
<![CDATA[Hanafie, Nurharsya Khaer]]>;
<![CDATA[Agus, Andi Aco]]>
<![CDATA[ SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 20, Nomor 1 (April 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26858/supremasi.v20i1.70317
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya krisis Kredit Kemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Makassar. 2) Proses yang dilakukan oleh pihak bank untuk menyelesaikan penyelesaian kontrak Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan peraturan-undangan dan kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, studi pustaka, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan peneliti yaitu, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Faktor penyebab terjadinya kegagalan Kredit Kemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Makassar terbagi atas dua faktor yaitu faktor internal meliputi: penurunan kemampuan finansial pengguna , kurangnya pemahaman pengguna terhadap alur kontrak dan karakter pengguna yang tidak berniat membayar. Sedangkan faktor eksternal meliputi: perumahan yang belum terselesaikan oleh pengembang dan pengguna tertimpa musibah/bencana alam. 2) Proses yang dilakukan oleh pihak bank untuk menyelesaikan penyelesaian kontrak KPR dilakukan melalui dua jalur yaitu jalur non litigasi dan jalur litigasi.]]>
