Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analysis of Decisions of The General Meeting of Shareholders That Have a Balanced Percentage of Share Ownership Zaky Zhafran King Mada
Veteran Law Review Vol 6 No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : Faculty of Law |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/velrev.v6i1.4687

Abstract

This Legal Research is entitled Juridical Analysis of the decisions of the General Meeting Of Shareholders (GMS) that have a balanced percentage of ownership in a limited liability company. If there is a Limited Liability Company in which there are only 2 (two) shareholders who have a balanced percentage of ownership so that there is a problem, namely that one of the shareholders does not attend the GMS or one of the shareholders does not agree on a GMS decision. The provisions regarding the quorum of the GMS and the decisions of the GMS have been determined with certainty, but in reality problems regarding this are still encountered. This research based on by 2 (two) problem formulations, the first is how to regulate shareholders who have a balanced percentage of ownership in the legislation, then the second is how the legal steps should be taken by shareholders. The First results of this study are if the two shareholders still have different interests then the Company is unlikely to continue. Because the two shareholders are decision makers, and if the deadlock continues then this will have an impact on the Company. In this case, the district court may dissolve the Company on the grounds that it is impossible for the Company to continue. And the Second, is a legal step that can be taken by one of the shareholders is to apply for an application to the district court, namely by requesting a quorum and the decision of the GMS.
ANALISIS YURIDIS KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM YANG SEIMBANG PADA PERSEROAN TERBATAS Zaky Zhafran King Mada
Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jmih.v8i1.1877

Abstract

ABSTRAKPenelitian Hukum ini berjudul Analisis Yuridis Terhadap Kuorum RUPS yang Pemegang Sahamnya memiliki Persentase Kepemilikan Yang Seimbang pada Perseroan Terbatas. Yaitu Jika terdapat sebuah Perseroan Terbatas yang hanya terdapat 2 (dua) pemegang saham saja yang memiliki persentase kepemilikan yang seimbang sehingga terdapat masalah yaitu salah satu pemegang sahamnya tidak datang di dalam RUPS atau salah satu pemegang sahamnya tidak sepakat adanya suatu keputusan RUPS. Ketentuan mengenai kuorum RUPS dan Keputusan RUPS sudah ditentukan secara pasti, akan tetapi dalam kenyataannya permasalahan mengenai ini tetap ditemui. Penelitian ini di latarbelakangi oleh 2 (dua) rumusan masalah yakni, yang pertama bagaimana pengaturan mengenai pemegang saham yang memiliki persentase kepemilikan seimbang dalam peraturan perundang-undangan, lalu yang kedua bagaimana langkah hukum yang harus dilakukan oleh pemegang saham. Hasil Penelitian ini adalah Pertama, jika kedua pemegang saham masih ada perbedaan kepentingan maka Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Karena kedua pemegang saham tersebut merupakan pengambil keputusan, dan jika deadlock terus maka hal ini akan berimbas pada kepada Perseroan. Dalam hal ini pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut dengan alasan Perseroan tidak mungkin dapat dilanjutkan. Kedua, langkah hukum yang dapat dilakukan oleh salah satu pemegang saham adalah memohonkan permohonan kepada pengadilan negeri, yaitu dengan memohonkan kuorum dan keputusan RUPS.Kata Kunci: Keputusan, Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham, Persentase. ABSTRACTThis Legal Research is entitled Juridical Analysis of the decisions of the General Meeting Of Shareholders (GMS) that have a balanced percentage of ownership in a limited liability company. If there is a Limited Liability Company in which there are only 2 (two) shareholders who have a balanced percentage of ownership so that there is a problem, namely that one of the shareholders does not attend the GMS or one of the shareholders does not agree on a GMS decision. The provisions regarding the quorum of the GMS and the decisions of the GMS have been determined with certainty, but in reality problems regarding this are still encountered. This research based on by 2 (two) problem formulations, the first is how to regulate shareholders who have a balanced percentage of ownership in the legislation, then the second is how the legal steps should be taken by shareholders. The First results of this study are if the two shareholders still have different interests then the Company is unlikely to continue. Because the two shareholders are decision makers, and if the deadlock continues then this will have an impact on the Company. In this case, the district court may dissolve the Company on the grounds that it is impossible for the Company to continue. And the Second, is a legal step that can be taken by one of the shareholders is to apply for an application to the district court, namely by requesting a quorum and the decision of the GMS.Keywords: Decision, General Meeting of Shareholders, Shareholders, Percentage.
ANALISIS YURIDIS PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM SEBAGAI SUBJEK HUKUM KEPAILITAN Mada, Zaky Zhafran King
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i4.3840

Abstract

 Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan PTN badan hukum yang dapat bertindak dalam dimensi hukum publik dan hukum privat berdasarkan wewenang peraturan perundang-undangan. Rumusan masalah penelitian ini adalah Apakah PTN badan hukum dapat menjadi subjek hukum yang dapat dipailitkan ? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara teori PTN badan hukum dapat dipailitkan karena dapat memiliki utang, namun secara praktik PTN badan hukum tidak dapat dipailitkan, karena kedudukannya sebagai badan hukum publik yang menjalankan fungsi pendidikan tinggi dan bertentangan dengan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara yang melarang penyitaan kekayaan negara. Kesimpulan penelitian ini adalah PTN badan hukum tidak dapat dipailitkan karena dari perbuatan hukum publik, PTN badan hukum hanya menjalankan fungsi pendidikan tinggi, sedangkan dari perbuatan hukum perdata yang dapat dipailitkan adalah badan usahanya saja.
Analisis Penerapan Asas Legalitas Dalam Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP): Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 65 PK/TUN/2000 Zaky Zhafran King Mada
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2673

Abstract

Dalam pembukaan usaha di Indonesia harus memiliki aturan-aturan tertentu dari pemerintah. Jika legalitas usaha yang sudah didaftarkan, tetapi masih ada beberapa hal yang belum sesuai pemerintah berhak untuk mencabut legalitas tersebut. Namun, di Indonesia masih sering ditemukan tindakan pemerintahan yang tidak sepenuhnya berlandaskan asas legalitas, terutama dalam hal pencabutan izin usaha. menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana asas legalitas benar-benar diterapkan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini Adalah untuk menganalisis penerapan asas legalitas Dalam Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup): Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 65 PK/TUN/2000. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) milik PT. Rabuhan Dana Sahati oleh Menteri Perdagangan tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan asas legalitas. pemerintah juga mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama asas kecermatan dan asas audi et alteram partem (hak untuk didengar), karena keputusan pencabutan dikeluarkan tanpa memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk membela diri. Oleh karena itu, setiap tindakan pemerintahan harus berlandaskan pada hukum tertulis yang sah serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak warga negara