<![CDATA[Pengembangan implementasi administrasi publik dalam penyediaan fasilitas yang layak bagi masyarakat di daerah pedesaan untuk memberi fasilitas yang aman dan baik untuk masyarakat, dan masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama dalam akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi atau infrastruktur dasar. Administrasi publik memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemerataan fasilitas tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), kasus (case approach), dan konseptual (conceptual approach). Dan focus kepada penelitian yang diarahkan pada analisis peraturan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa dan implementasinya dalam konteks pembangunan fasilitas publik di daerah pedesaan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi publik berperan penting sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam memastikan pemerataan pembangunan dan akses terhadap fasilitas publik yang berkualitas. Dan menjamin untuk memberi yang terbaik dan unntuk memperkuat implementasinya, diperlukan optimalisasi Undang-Undang Desa, pemerataan pembangunan, serta transparansi melalui digitalisasi pelayanan publik agar masyarakat pedesaan dapat menikmati pelayanan yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan.]]>
