Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.797
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan IBLAM Law Review Journal of Social And Economics Research Journal of Law, Poliitic and Humanities AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora JUDGE: Jurnal Hukum Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Kajian Ilmu Hukum journal of social and economic research PESHUM Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Irsyaf Marsal
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Pengaruh Sistem Hukum Dunia Terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Rama Ahmad Raja Maranay; Irsyaf Marsal
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 4 (2024): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i4.1614

Abstract

This article examines the influence of global legal systems on the formation of legislation in Indonesia. Historically, Indonesia adopted the Continental European legal system inherited from the Netherlands as the foundation of its national legal framework. Over time, Indonesia’s legal system has also been shaped by principles of common law, Islamic law, and customary law, deeply rooted in the nation's culture. This study aims to analyze how the interplay of these diverse legal systems has contributed to the development of a unique and complex national legal structure. Employing a literature review and normative analysis method, the research explores how elements from various global legal systems have enriched Indonesia’s legal framework. The findings reveal that, while this diversity enhances the national legal system, it also presents challenges in harmonizing and synchronizing existing regulations. This study offers valuable insights into the dynamics of cross-system legal influences in the Indonesian context and their implications for national legal reform.
DILEMA DEMOKRASI: KOTAK KOSONG DAN UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK DI TINGKAT LOKAL Aura Anisah; Salma Elsa Anindya; Rena Putri Nirwana; Tesalonika Amazia Simamora; Irsyaf Marsal
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.652

Abstract

Fenomena "kotak kosong" dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia mencerminkan tantangan serius dalam sistem demokrasi yang ada. Dalam konteks ini, tingginya angka calon tunggal menunjukkan krisis kepemimpinan dan lemahnya fungsi partai politik dalam menyediakan alternatif pemimpin yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari fenomena kotak kosong terhadap sistem politik Indonesia serta mengeksplorasi peran pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, menelusuri berbagai literatur yang membahas calon tunggal dan dampaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kotak kosong merupakan gejala dari masalah yang lebih dalam sistem politik, yaitu lemahnya kompetisi politik, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, dan dominasi oligarki. Penelitian ini juga mengkaji berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.
DILEMA DEMOKRASI: KOTAK KOSONG DAN UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK DI TINGKAT LOKAL Aura Anisah; Salma Elsa Anindya; Rena Putri Nirwana; Tesalonika Amazia Simamora; Irsyaf Marsal
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.652

Abstract

Fenomena "kotak kosong" dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia mencerminkan tantangan serius dalam sistem demokrasi yang ada. Dalam konteks ini, tingginya angka calon tunggal menunjukkan krisis kepemimpinan dan lemahnya fungsi partai politik dalam menyediakan alternatif pemimpin yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari fenomena kotak kosong terhadap sistem politik Indonesia serta mengeksplorasi peran pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, menelusuri berbagai literatur yang membahas calon tunggal dan dampaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kotak kosong merupakan gejala dari masalah yang lebih dalam sistem politik, yaitu lemahnya kompetisi politik, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, dan dominasi oligarki. Penelitian ini juga mengkaji berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah ini, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif.
Memanusiakan Hak Asasi Manusia: Ethnic Profiling & Counter Terrorism di Palestina Elkristi Ferdinan Manuel; Dita Rosalia Arini; Ahmad Iqbal; Prameswara Winriadirahman; Faqih Zuhdi Rahman; Wendy Budiati Rakhmi; Ema Nurkhaerani; Dwi Najah Tsirwiyati; Slamet Tri Wahyudi; Irsyaf Marsal
JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37339/jurpikat.v6i2.2400

Abstract

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pandangan non-populer terhadap genosida yang terjadi di Palestina, serta memberikan sudut pandang berbeda dalam melihat permasalahan tersebut, yaitu menggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia. Permasalahan dalam konflik tersebut adalah masyarakat masih memandang konflik Palestina dengan subjektifitas dan keberpihakan. Kegiatan ini menggunakan metode sosialisasi terbuka dan diskusi interaktif yang diikuti oleh 20 peserta dari masyarakat seni dan kedokteran di T-Space Bintaro. Kesimpulan dari pengabdian untuk para peserta adalah pentingnya menganalisa kasus internasional, menggunakan sudut pandang kemanusiaan dan universalisme dalam konsep Hak Asasi Manusia serta menggeser paradigma tersebut menjadi keberpihakan terhadap kehidupan dan keberlangsungan umat manusia
Devil’s Justice: Genosida & Keadilan Bagi Warga Palestina (Promosi Pandangan Hak Asasi Manusia) Ferdinan Manuel, Elkristi; Arini, Dita Rosalia; Iqbal, Ahmad; Winriadirahman, Prameswara; Rahman, Faqih Zuhdi; Rakhmi, Wendy Budiati; Nurkhaerani, Ema; Tsirwiyati, Dwi Najah; Wahyudi, Slamet Tri; Marsal, Irsyaf; Nasution, Ali Imran
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Edisi April - Juni
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i2.6021

Abstract

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat betapa pentingnya memberikan paradigma baru dalam memandang genosida yang terjadi bagi warga Palestina. Prinsip keadilan sejati nyatanya tidak berlaku bagi kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi di seluruh dunia, khususnya di Paliestina. Prinsip ini menjadikan keadilan berubah makna menjadi devil’s justice yang menggambarkan bagaimana kekuasaan dan hawa nafsu menuyelimuti jiwa manusia terhadap manusia lainnya. Keadilan model seperti ini tidak mencerminkan keadilan sejati bila dikaitkan dengan pendekatan keselamatan bagi manusia dalam bingkai Hak Asasi Manusia (HAM). Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman secara holistik terhadap kasus-kasus kemanusiaan yang terjadi dan bagaimana pemberian sudut pandang ini merubah paradigma bagi peserta yang hadir di T-Space, Bintaro, Tangerang Selatan dari keadilan dalam sebuah peperangan dan kejahatan manusia yang terjadi berubah menjadi tumbahnya rasa hormat kepada martabat manusia yang dikesampingkan dalam peristiwa kejahatan. Salin itu, dengan pengabdian kepada masyarakat ini turut memberikan pemahaman bagaimana kekerasan secara keilmuan bukan hanya kekerasan personal saja, lebih jauh dari itu kekerasan struktural melalui tatanan sosial, dan kekerasan kultural yang lebih kompleks telah terjadi, sehingga dalam menganalisa genosida yang terjadi di Palestina, seluruh peserta mendapatkan pandangan yang menyeluruh dan holistik tersebut.
Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi dalam Menanggapi Batas Waktu dan Banyaknya Perkara Pitaloka, Putri Galuh; Hadi, Rival Mahesa Fauzan; Sembiring, Nirindah Daniella; Tampubolon, Toby Samuel; Marsal, Irsyaf
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The handling of election result disputes by the Constitutional Court is a crucial part of maintaining the integrity and legitimacy of the democratic process in Indonesia. The dispute resolution mechanism has been regulated in detail in laws and regulations, including the Constitutional Court Law and other technical regulations. This procedure includes the stages of filing an application, preliminary examination, evidence, and a final and binding decision, with the principle of legal certainty and substantive justice as the main foundation. The effectiveness of the Constitutional Court in resolving election result disputes is highly dependent on its ability to comply with the time limit set by law, namely 14 working days since the application is recorded in the Constitutional Case Registration Book (BRPK). This study shows that in general the Constitutional Court has been able to resolve cases within the specified time, although there are challenges related to limited examination time and the complexity of the cases. Compliance with this time limit demonstrates the professionalism of the Constitutional Court, but also requires optimal administrative and human resource readiness. In facing the surge in the number of cases, especially in simultaneous elections, the Constitutional Court faces a major challenge in maintaining efficiency without ignoring the principle of justice. The strategies implemented include strengthening the case management system, using information technology, and a collective collegial approach in decision-making.  Although the high workload may affect the depth of analysis, the Constitutional Court strives to maintain the quality of its decisions by maintaining independence and objectivity. Thus, the Constitutional Court plays an important role in responding to the dynamics of electoral democracy quickly, fairly, and constitutionally
Analisis Hukum terhadap Netralitas Presiden dalam Pemilu sebagai Wujud Kepatuhan terhadap Prinsip Demokrasi Rahayu, Dian Anggi; Santika, Syahira Rafah; Lestari, Widya Tri; Marsal, Irsyaf
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15649911

Abstract

General elections are the main pillar of democracy that guarantees the political participation of every citizen, including the President. However, in the context of the 2024 elections, President Joko Widodo's statement claiming the right to campaign and take sides has caused public polemics. This is considered contrary to the principle of neutrality stipulated in Law Number 7 of 2017 and has the potential to disrupt election integrity, especially when the President uses state facilities in campaign activities. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach to analyze the effectiveness of the application of the principle of Presidential neutrality and the role of election supervisory institutions. The results of the study show that individual integrity determines the effectiveness of neutrality in elections. When the President does not show a neutral attitude, public trust in democracy and electoral institutions decreases. Therefore, supervision by Bawaslu, KPU, and DKPP, as well as the enforcement of the code of ethics are important in ensuring the neutrality of public officials in order to maintain justice, honesty, and legitimacy in the electoral democratic process.
Implikasi Hukum dari Peraturan Menteri yang Bertentangan dengan Undang-Undang Antika, Rindy; Najwa Rosyidah; Ainul Mardliyah; Gabriella Tiffany Putri; Irsyaf Marsal
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i6.12178

Abstract

Sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan culminates dalam penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dalam penyelenggaraan negara. Salah satu elemen penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah keberadaan Peraturan Menteri sebagai bentuk delegated legislation. Peraturan Menteri berfungsi untuk merinci pelaksanaan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi, terutama yang bersifat umum dan abstrak. Meskipun demikian, keberadaan Peraturan Menteri tidak secara eksplisit diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menimbulkan perdebatan terkait kedudukan dan validitasnya dalam sistem hukum Indonesia. Peraturan Menteri memiliki peran ganda sebagai instrumen implementasi undang-undang serta sarana untuk menyesuaikan aturan dengan kebutuhan teknis di lapangan. Namun, dalam praktiknya, peraturan ini kadang menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Artikel ini membahas peran Peraturan Menteri dalam sistem hukum Indonesia, manfaat dan tantangan yang dihadapinya, serta implikasi ketidakpastian hukum yang ditimbulkan akibat peraturan yang tidak sesuai dengan hirarki perundang-undangan.
Analisis Sentimen Terhadap Diskriminasi Usia Maksimum Sebagai Proporsionalitas Syarat Bekerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Cipta Kerja Syaeh, Muhammad Tunjang; Ramadhan, Adam; Ramadhani, Rashya Serien; Pangaribuan, Calvin Philip Andrew; Marsal, Irsyaf
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 10.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diskriminasi usia dalam rekrutmen tenaga kerja di Indonesia menjadi isu yang semakin relevan di tengah dinamika pasar kerja yang terus berubah. Banyak perusahaan menetapkan batas usia maksimal dalam lowongan pekerjaan, sering kali tanpa dasar objektif yang jelas. Praktik ini dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, terutama mengenai kesetaraan dan perlakuan yang adil bagi semua pekerja, terlepas dari usia mereka. Batasan usia ini sering mengakibatkan marginalisasi bagi pencari kerja di luar rentang usia yang ditentukan, sehingga meningkatkan angka pengangguran di kelompok usia produktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang mengkaji regulasi yang ada terkait diskriminasi usia dalam ketenagakerjaan. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi perundang-undangan, artikel jurnal, dan studi literatur terkait. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan batas usia dan mendasari usulan reformasi. Praktik pembatasan usia dalam rekrutmen tenaga kerja berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia dan menciptakan ketidaksetaraan sosial-ekonomi. Meskipun diakui bahwa pembatasan usia bisa dibenarkan dalam situasi tertentu, banyak praktik saat ini yang tidak sesuai dengan pertimbangan objektif. Oleh karena itu, pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja untuk memasukkan larangan eksplisit terhadap diskriminasi usia. Selain itu, perlu ada penguatan pengawasan dan edukasi publik mengenai pentingnya perlakuan setara dalam dunia kerja, serta insentif untuk perusahaan yang menerapkan kebijakan rekrutmen yang inklusif.
Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Direksi BUMN Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat di PT Garuda Indonesia (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst) Yuliana, Adelia; Nabilla , Anissa; Suci, Indah Meisyana; Nurbaety, Setia Nanda; Marsal, Irsyaf
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus korupsi pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia menyoroti lemahnya mekanisme tata kelola serta pertanggungjawaban hukum direksi BUMN. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan berupa perundang-undangan (statute approach), teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Terkait sumber data berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mengkaji dasar hukum pertanggungjawaban direksi dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum direksi BUMN dalam tindak pidana korupsi serta menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa direksi sebagai organ perseroan memiliki fiduciary duty yang harus dijalankan dengan itikad baik, tanggung jawab, serta loyalitas penuh terhadap perseroan. Namun, dalam kasus Emirsyah Satar, prinsip tersebut dilanggar karena adanya praktik suap dan gratifikasi sehingga perlindungan doktrin Business Judgment Rule tidak dapat diberlakukan dalam kasus ini dan pertanggungjawaban pidana berlaku. Kemudian, Majelis Hakim menilai seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 55 KUHP terpenuhi dengan kerugian negara mencapai USD 609.814.504, meskipun vonis lima tahun penjara dinilai ringan dibanding dampak besar yang ditimbulkan. Kesimpulannya, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan proporsionalitas pemidanaan untuk mencegah praktik korupsi di BUMN.
Co-Authors Adam Ramadhan Agustia, Yefiza Nahri Ahmad Ahsin Thohari Ahmad Iqbal Alfiansa, Sendi Ali Imran Nasution Annazali, Ahmad Haqqi Antika, Rindy Aprilia, Tia Asri, Muhammad Rozi Aura Anisah Azahra, Nawalia Beatrice Jacsani Cinidrilli de Mendonca Cheryl Michaelia Ongkowiguno danibao, masitaria aci Dita Rosalia Arini Dwi Najah Tsirwiyati Ema Nurkhaerani Estuningtyas, Retna Dwi EVI FITRIANI Faqih Zuhdi Rahman Febryani, Evy Gabriella Tiffany Putri Hadi, Rival Mahesa Fauzan Hasudungan Sinaga Imanah, Nur Syahdatul intan permata sari Iqbal, Ahmad Irawan, Dio Rizqi Johannes Johny Koynja, Johannes Johny Justicia Salsabila Kalijunjung Hasibuan Lestari, Widya Tri Maharaja, Tegen Mardliyah, Ainul Nabilla , Anissa Najwa Rosyidah Ningsih, Putu Ayu Veguita Putri Nurbaety, Setia Nanda Pangaribuan, Calvin Philip Andrew Pitaloka, Putri Galuh Putra, Samudra Farasi Rahayu, Dian Anggi Rahman, Siti Muthia Rakhmi, Wendy Budiati Rama Ahmad Raja Maranay Ramadhani, Rashya Serien Rena Putri Nirwana Rina Septiani Salma Elsa Anindya Santika, Syahira Rafah Sembiring, Nirindah Daniella Sembiring, Tamaulina Br. Sirait, Priscila Slamet Tri Wahyudi Suci, Indah Meisyana Syaeh, Muhammad Tunjang Syarkun, Mufarikha Binti Tampubolon, Toby Samuel Tesalonika Amazia Simamora Thalib, Sabrina Riyadh Ulfah, Khofshotul Vivi Puspita Sari Winriadirahman, Prameswara Yuliana, Adelia