Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata dan Batas Kewenangan Hakim dalam Sengketa Perdata: Studi Kasus Putusan Nomor 791/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr Mesya Assauma Nurfitra; Mohammad Ammar Rasya; Rafli Romadhon; Muhammad Aidil Saputra; Mesya Assauma Nurfitrah
Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry Vol 1 No 4 (2026): June: Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/4y5vrf16

Abstract

This study examines the implementation of civil procedural law sources and the limitations of judicial authority in civil disputes through a doctrinal legal analysis of Decision Number 791/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr. Employing statute, conceptual, and case approaches, the research analyzes the conformity of procedural norms under the Herziene Indonesisch Reglement, Article 1365 of the Civil Code, and Supreme Court regulations on mediation with the judicial reasoning applied in the case. The findings reveal that procedural law functions not merely as a formal framework but as a normative instrument that guides the admissibility of claims, the assessment of absolute and relative competence, and the proper exercise of judicial authority. Mediation and the principles of simple, swift, and cost-effective justice effectively enhance procedural efficiency while safeguarding the parties’ rights. The study demonstrates that adherence to procedural requirements and the systematic application of civil procedural norms enable courts to maintain legal certainty, uphold jurisdictional limits, and ensure equitable dispute resolution. This research contributes both theoretically and practically to the understanding of procedural law implementation in Indonesian civil courts.
Efektivitas Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Litigasi: Perbandingan Sistem Peradilan Indonesia dan Belanda Anggien Putri Dinanti; Tiara Putri Andini; Monisha Hairani; Mesya Assauma Nurfitrah
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 2 (2026): Januari-Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/acsq1b56

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa perdata melalui litigasi dalam sistem peradilan di Indonesia dan membandingkannya dengan sistem peradilan yang ada di Belanda. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif sistem litigasi perdata di Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai tetapi dalam praktiknya masih mengalami hambatan struktural dan prosedural, terutama pada aspek durasi penyelesaian perkara, konsistensi putusan, dan efektivitas pelaksanaan eksekusi. Proses yang berlapis serta terbukanya berbagai upaya hukum menyebabkan penyelesaian sengketa sering berlangsung lama dan berakhir berbiaya tinggi walaupun biaya yang pada awalnya terjangkau dengan estimasi waktu penyelesaian sengketa lima sampai enam bulan. Di sisi lain, sistem peradilan di Belanda menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi melalui modernisasi hukum acara, peran aktif hakim dalam penyelesaian sengketa perdata, digitalisasi yang terintegrasi, serta budaya hukum masyarakat yang lebih patuh terhadap putusan pengadilan. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas litigasi di Indonesia memerlukan reformasi hukum acara perdata, penguatan mekanisme eksekusi, optimalisasi digitalisasi peradilan, dan meningkatkan budaya hukum masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang lebih efisien, berkepastian hukum, dan berkeadilan.