Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS HUMAN SECURITY: PERAN KOLABORASI UPT P2TK DISNAKERTRANS JAWA TIMUR DENGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN HAK GAJI PEKERJA MIGRAN PROSEDURAL DAN NONPROSEDURAL: HUMAN SECURITY ANALYSIS: THE COLLABORATIVE ROLE OF UPT P2TK DISNAKERTRANS EAST JAVA WITH THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS IN TACKLING VIOLATIONS OF SALARY RIGHTS OF PROCEDURAL A Annafiurrahman, Annafiurrahman; Moh. Fathoni Hakim
Journal of Administration and International Development Vol. 5 No. 2 (2025): JAID: Journal of Administration and International Development
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaid.v5i2.719

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran kolaboratif antara Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT P2TK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Luar Negeri dalam menangani pelanggaran hak gaji terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik yang ditempatkan secara prosedural maupun nonprosedural. Permasalahan yang dihadapi meliputi tidak dibayarnya upah, pemotongan sepihak, hingga kerja paksa tanpa kompensasi, yang merupakan bentuk pelanggaran hak ekonomi dan ancaman terhadap kesejahteraan PMI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT P2TK berperan sebagai simpul pelaporan awal, yang kemudian mengoordinasikan penanganan dengan BP2MI dan Kementerian Luar Negeri, terutama dalam kasus lintas negara. Kasus PMI prosedural lebih mudah ditangani karena adanya jalur diplomatik dan data yang lengkap, sedangkan kasus nonprosedural mengalami hambatan signifikan terkait dokumen dan yurisdiksi. Studi ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antarlembaga berkontribusi terhadap upaya diplomasi perlindungan warga negara dan menekankan pentingnya penguatan tata kelola migrasi berbasis data, pencegahan jalur ilegal, serta peningkatan kapasitas institusi daerah dalam sistem perlindungan nasional yang responsif. Kata kunci: Pekerja Migran, UPT P2TK, Pelanggaran Gaji, Penempatan Nonprosedural, Hubungan Internasional, Perlindungan Negara.
UPAYA UPT P2TK JAWA TIMUR DALAM PELINDUNGAN HUMAN SECURITY POST-MORTEM BAGI PMI NON-PROSEDURAL: STUDI KASUS PENANGANAN JENAZAH PMI DI JEPANG TAHUN 2024: EFFORTS BY THE EAST JAVA UPT P2TK IN POST-MORTEM HUMAN SECURITY PROTECTION FOR NON-PROCEDURAL PMI: CASE STUDY ON THE HANDLING OF PMI DEATHS IN JAPAN IN 2024 Sabil, Rafil Ibnu; Moh. Fathoni Hakim
Journal of Administration and International Development Vol. 5 No. 2 (2025): JAID: Journal of Administration and International Development
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaid.v5i2.757

Abstract

This research explores the efforts of UPT P2TK East Java in providing Human Security Post-Mortem protection for undocumented Indonesian Migrant Workers (PMI) who died in Japan in 2024. The rising number of non-procedural PMI working illegally abroad presents significant challenges, particularly when they pass away in destination countries—raising complex issues of post-mortem rights and dignity. This study focuses on a case involving the repatriation of a deceased undocumented PMI from East Java who had overstayed in Japan, analyzing how UPT P2TK facilitated the return of the body, managed administrative procedures, and supported the victim’s family. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through document analysis, interviews, and literature review. The concept of Human Security Post-Mortem serves as the analytical framework to evaluate the state’s role, through UPT P2TK, in ensuring the protection of human dignity after death, especially in the context of irregular migration. The findings indicate that UPT P2TK played a significant role in body identification, document processing, and inter-agency coordination. However, challenges remain, particularly regarding the absence of specific regulations and limited emergency funding. This study underlines the urgent need to develop a more structured and responsive post-mortem protection system to fully uphold human security—extending not only during life but also beyond death. Keywords: UPT P2TK, Human Security, Post-Mortem, Indonesian Migrant Workers, Non-Procedural, Corpses