Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Independent
Chusnul Khitam, Muhammad
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PROGRAM PRODUKSI BUDIDAYA TERPADU (MAGGOT-LELE-AYAM) DAN DESA “MANDIRI SAMPAH” SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS PENDAPATAN DESA SEKARAN LAMONGAN Dahlan, Mufid; Savira Agatha Putri, Marsha; Wahyuni, Wahyuni; Fadlilah, Anik; Rusminah, Sani; Chusnul Khitam, Muhammad; Putri Yani, Yulia; Khafid, Muhammad
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 9 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i9.3461-3471

Abstract

Program ini dilatarbelakangi oleh tumpukan sampah yang masih menjadi permasalahan utama desa hingga saat ini. Pemerintah desa menghabiskan ratusan juta rupiah per tahun untuk membuang sampah padat desa ke TPA di kecamatan lain. Dengan demikian tujuan dari program ini adalah: (1) Menjaga keberlanjutan program pengelolaan sampah organik melalui budidaya integrasi antara maggot unggul – ayam lele, (2) Produksi dan branding produk budidaya terintegrasi antara maggot-lele-ayam unggul , (3) Menumbuhkan kesadaran memilah dan menyetor sampah ke TPS 3R. (4) Terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, sehat, dan tertata sehingga visi Desa Bebas Sampah 2025 dapat tercapai. Pertama, untuk mencapai tujuan tersebut, ada empat kegiatan yang harus dilakukan: (1) Pengembangan Multibudidaya Terpadu, (2) Komersialisasi dari Produksi Multibudidaya Terpadu (Belatung-Lele-Ayam), (3) Pembentukan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui “Rintisan Bank Sampah TPS 3R” baik sampah Organik maupun anorganik, (4) Memulai Edu-tourism “Semaggot” (Sekaran Edukasi Maggot). Kedua, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Sekaran, kita perlu mengidentifikasi berapa nilai potensi yang mereka miliki, kemudian dilakukan pengembangan dan peningkatan. Terutama untuk integrasi dan simbiosis mutualisme antara sampah organik dan produksi multi budidaya (Belatung-Lele-Ayam). Masyarakat dapat mendirikan wisata edu budidaya maggot-lele-ayam bagi warga lainnya. Namun, dibutuhkan tanggung jawab antara pemerintah daerah, akademisi, praktisi, dan khususnya masyarakat Desa Sekaran untuk terus melakukan perbaikan.
Freedom of Expression in Critical Content on Public Infrastructure via Social Media Chusnul Khitam, Muhammad; Isnaini, Enik; Rizkiyah, Putri Ainiyatur
Jurnal Independent Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v13i2.393

Abstract

Freedom of speech is the right of every person to express their opinions regarding criticism, suggestions, and opinions. One form of conveying criticism is by creating content related to public infrastructure. Based on this background, the author proposes a formulation of the problem, namely, first, how are the legal rules for freedom of speech on social media. Second, how is the legal protection for content creators criticizing public infrastructure on social media. This research method uses a normative juridical research type, with a statute approach. The legal materials used are primary legal materials including: the 1945 Constitution, Law Number 9 of 1998, Law Number 39 of 1999 and Law Number 1 of 2024, the second amendment to Law Number 11 of 2008. From the results of the study, it can be concluded that: the legal rules for freedom of opinion on social media are regulated in Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution, regulated in Article 1 paragraph (1) of Law Number 9 of 1998 and in Article 23 paragraph (2) of Law Number 39 of 1999. And legal protection for creators of content criticizing public infrastructure is regulated in Article 28F of the 1945 Constitution and regulated in Article 14 paragraph (2) of Law Number 39 of 1999, and based on the Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024. Given that the rights that a person has carry the consequence of an obligation to respect the rights of others or with society, then this right does need to be limited. This limitation is regulated in Law Number 1 of 2024, the second amendment to Law Number 11 of 2008, where this limitation also plays a role as an ethic in interacting through various media, one of which is social media.
Co-Authors Anik Fadlilah, Anik Dahlan, Mufid Isnaini, Enik Muhammad Khafid Putri Yani, Yulia Rizkiyah, Putri Ainiyatur Sani Rusminah Savira Agatha Putri, Marsha wahyuni wahyuni