<![CDATA[Abstrak Penelitian ini membahas konflik norma yang timbul antara peraturan daerah dan peraturan pemerintah yang lebih tinggi terkait dengan pengembalian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam kasus pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan solusi normatif terhadap ketidaksesuaian antara Pasal 16 Ayat (9) Peraturan Bupati Malang Nomor 191 Tahun 2024 dan peraturan lainnya yang mengatur BPHTB. Metodologi yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, dengan bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara preskriptif dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi terhadap pasal yang mengatur pengembalian BPHTB sangat diperlukan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Penelitian ini berkontribusi pada penataan ulang regulasi BPHTB, serta memberikan solusi terhadap konflik norma yang ada. Kata Kunci: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, BPHTB, Konflik Norma, Peraturan Daerah, Pembatalan PPJB Abstract This study addresses the conflict of norms arising between regional regulations and higher government regulations concerning the refund of Land and Building Acquisition Duty (BPHTB) in the case of the cancellation of the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB). The focus of this research is to analyze and formulate a normative solution to the inconsistency between Article 16 Paragraph (9) of the Regent of Malang Regulation No. 191 of 2024 and other regulations governing BPHTB. The methodology used is a normative legal research with an approach of legislation and legal concepts. Data were collected through library research, using primary and secondary legal sources, and then analyzed prescriptively and systematically. The results of the study indicate that a reformulation of the article governing BPHTB refunds is necessary to create justice and legal certainty for taxpayers. This research contributes to the reorganization of BPHTB regulations and provides solutions to the existing norm conflicts. Keywords: Land and Building Acquisition Duty, BPHTB, Norm Conflict, Regional Regulations, Cancellation of PPJB]]>
