<![CDATA[Public goods adalah barang atau layanan yang disediakan untuk kepentingan umum dan memiliki sifat non-rival serta non-excludable, artinya penggunaannya tidak dapat dibatasi dan tidak mengurangi kesempatan orang lain untuk ikut menggunakannya. Salah satu public goods yaitu jalan desa, Jalan sebagai barang publik merupakan tanggung jawab pemerintah kampung untuk menyediakan dan memeliharanya agar dapat menunjang mobilitas, akses ekonomi, serta pelayanan sosial bagi masyarakat. kondisi kerusakan jalan yang terjadi di Pemerintah Kampung Bandar Sari, di mana infrastruktur jalan sebagai salah satu public goods mengalami kerusakan yang cukup parah dan menghambat aktivitas masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penyediaan infrastruktur jalan di kampung tersebut menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas pemerintah kampung dalam penyediaan public goods, khususnya infrastruktur jalan di Desa Bandar Sari. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah kampung dalam penyediaan infrastruktur jalan masih terbatas, terutama karena ketidak jelasan batas kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah kampung, sehingga sering terjadi tumpang tindih regulasi dan kebijakan pembangunan. Dari sisi anggaran, pemerintah kampung hanya mampu mengalokasikan sekitar 7% dari total anggaran desa untuk pembangunan jalan, sehingga penyediaan infrastruktur menjadi tidak optimal. Selain itu, faktor geografis seperti kondisi tanah yang mudah longsor, buruknya sistem drainase, serta rendahnya ketahanan konstruksi jalan turut memperburuk kerusakan infrastruktur dan menghambat upaya perbaikan. Temuan ini menegaskan perlunya kejelasan kewenangan, peningkatan alokasi anggaran, serta strategi pembangunan infrastruktur yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis desa. ]]>
