Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.958
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JWP (Jurnal Wacana Politik) Seminar Nasional FISIP Unila Jurnal Analisis Sosial Politik NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial PERSPEKTIF Jurnal Pemerintahan dan Politik Wacana Publik Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Annals of Human Resource Management Research Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Journal of Government and Social Issues (JGSI)
Feni Rosalia, Feni
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
BUDAYA POLITIK ORGANISASI PEMERINTAH Rosalia, Feni
Seminar Nasional FISIP Unila 2017: PROSIDING SEMINAR FISIP UNILA 2
Publisher : Seminar Nasional FISIP Unila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (535.269 KB)

Abstract

Setiap organisasi pasti memiliki budaya organisasi, termasuk budaya politik. Budaya politik organisasi pemerintah adalah pengetahuan, kepercayaan, cara pandang, kebiasaan, dan lain-lain dalam hubungannya dengan nilai-nilai dan orientasi politik yang diyakini oleh seluruh anggota organisasi pemerintah terhadap kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan. Budaya politik organisasi pemerintah akan mempengaruhi sikap, nilai, dan orientasi organisasi pemerintah dalam bekerja, khususnya berkaitan dengan hakikat politik dalam organisasi, yaitu aktivitas untuk mendapatkan, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang budaya politik organisasi pemerintah. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif, berdasarkan pada fenomena sosial dan masalah manusia. Penulis membuat suatu gambaran melalui kata-kata dan membuat tulisan berdasarkan pada situasi obyek tulisan dan kajian teori. Budaya politik organisasi pemerintah terdapat dalam penyelenggaraan roda pemerintahan. Organisasi pemerintah melakukan budaya politik yang terus menerus sehingga membuat tatanan baru dalam suatu sistem politik. Budaya politik organsasi pemerintah tidak terlepas dari adanya kepentingan-kepentingan dari organisasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan. Dalam organisasi pemerintah dapat terjadi politik organisasi dengan mengatas-namakan budaya organisasi. Adanya tindakan yang tidak secara resmi disetujui oleh suatu organisasi untuk mempengaruhi orang lain guna mencapai tujuan. Keberpihakan terhadap pihak tertentu tetapi dengan mengatasnamakan budaya kebersamaan dan persatuan sehingga hal tersebut dianggap sebuah kewajaran, walaupun kenyataannya tidak semua anggota organisasi menyetujui hal tersebut. Budaya politik dalam organisasi pemerintah masih diwarnai oleh paternalisme, parokhialisme, mempunyai orientasi yang kuat terhadap kekuasaan, dan patrimonialisme yang masih berkembang dengan sangat kuat. Hal ini karena adopsi sistem politik hanya menyentuh pada dimensi struktur dan fungsifungsi politiknya (yang biasanya diwujudkan dalam konstitusi), namun tidak pada semangat budaya yang melingkupi pendirian sistem politik tersebut. Budaya politik organisasi pemerintah banyak ditandai oleh penerimaan dengan keterpaksaan oleh anggota organisasi, lebih tertutup, dan masih mengikuti budaya paternalisme. Hal tersebut terjadi akibat adanya sistem yang mengikat setiap organisasi pemerintah, karena organisasi pemerintah secara formal tidak berdiri sendiri, antara lain dalam pengisian jabatan-jabatan terutama jabatan struktural sangat bergantung pada organisasi pemerintah di atasnya yang pada umumnya bukan mengacu pada prinsip-prinsip kualitas dan profesionalitas tetapi pada hubungan kedekatan, kesamaan afiliasi, dan adanya kepentingan-kepentingan pribadi.
Kewenangan Ajudikasi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Implementasinya di Daerah SIREGAR, ANITA ANDRIANI; Rosalia, Feni
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v2i2.26

Abstract

The implementation of elections and local elections as a form of democracy in our country requires supervision to be clean from fraud and money politics practices as well as election organizing institutions that have integrity so that the quality of elections and regional elections is in accordance with people's expectations. BAWASLU as the Election Supervisory Body in charge of guarding the KPU as the organizer of the General Election, oversees activities ranging from stages, campaigns, voting to the final election results and receiving reports of administrative violations and alleged money politics. However, there is something new in 2017, namely with the emergence of a new authority of BAWASLU as an election supervisory body to resolve administrative violations and disputes related to TSM (Structured, Systematic and Massif) violations that can administratively cancel nominations through an adjudication hearing process, where Bawaslu the role is like a judge, deciding the application written by the applicant in the petitum. Law No.7 of 2017 concerning General Elections contains breakthroughs in strengthening the authority of the Election Supervisory Body (BAWASLU) in enforcing electoral law, in addition to election crimes, the authority to take action and decide administrative violations in the trial mechanism is in the Election Supervisory Body until issuing decisions that are final and binding. Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sebagai wujud demokrasi di negara kita membutuhkan pengawasan agar bersih dari praktek-praktek kecurangan dan money politics dan juga lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas sehingga terwujudnya Pemilu dan Pilkada yang berkualitas sesuai dengan harapan rakyat. BAWASLU sebagai Badan Pengawas Pemilu yang bertugas mengawal KPU sebagai penyelenggara Pemilu, mengawasi kegiatan mulai dari tahapan, kampanye, pemungutan suara sampai pada hasil akhir Pemilu serta menerima laporan pelanggaran administratif maupun dugaan money politics. Namun, ada yang baru di Tahun 2017 yaitu dengan munculnya kewenangan baru BAWASLU sebagai lembaga pengawas pemilu untuk meyelesaikan pelanggaran administrasi dan sengketa yang terkait dengan pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis dan Massif) yang secara administratif dapat membatalkan pencalonan melalui proses sidang ajudikasi, dimana Bawaslu itu peran nya layaknya seorang hakim , memutuskan permohonan yang ditulis pemohon didalam petitum nya. Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat terobosan penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam menegakan hukum pemilu, Selain tindak pidana pemilu, kewenangan menindak dan memutus pelanggaran administrasi dalam mekanisme persidangan ada di Bawaslu hingga mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat.
Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Komitmen Organisasi terhadap Pemberian Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Amin, Hijrah; Rosalia, Feni; Maryanah, Tabah
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v3i2.43

Abstract

Opini audit WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat maupun daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu pernah berada pada posisi opini terendah (TMP) hingga opini prestisius (WTP). Setelah penerapan SIMDA dan pelaksanaan komitmen organisasi, opini audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu mengalami peningkatan yang signifikan dengan diperolehnya opini audit WTP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh SIMDA dan komitmen organisasi baik secara parsial maupun simultan terhadap opini audit WTP. Tipe penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan sampel sebanyak 72 responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan (1) Penerapan SIMDA secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemberian opini audit WTP, (2) Komitmen organisasi secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemberian opini audit WTP, (3) Penerapan SIMDA dan komitmen organisasi secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemberian opini audit WTP, (4) Faktor-faktor lain yang mempengaruhi opini audit WTP selain SIMDA dan komitmen organisasi adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem pengendalian intern pemerintah, dan regulasi (peraturan).
Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) dalam Perspektif Desentraslisasi Pembangunan Afero, Deni; Rosalia, Feni; Budiono, Pitojo
Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas Vol. 1 No. 2 (2022): Januari
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (817.965 KB) | DOI: 10.35912/jastaka.v1i2.1136

Abstract

Purpose: this study is to find out the activities carried out by Village Owned Enterprises (BUMDes) and the amount of capital participation that has been channeled for economic turnover that can generate Village Original Income which can be useful in supporting development in the region. Improving people's welfare is an important government agenda. , both in formulating long-term plans and in determining political policies, this condition is often a challenge for the government in determining targeted programs for equitable development of the people. The government in 2014 issued Law Number 6 concerning Villages which is a form of central government to implement development that is decentralized to rural areas. Research methodology: this study is a qualitative research method using data collection techniques used by using observation and interview methods and observations made to BUMDes units that are considered successful in their management, then data analysis is carried out using data reduction techniques which are then presented for withdrawal. Results: The South Lampung Regency Government makes the BUMDes program a good opportunity to open new business opportunities at the rural level using existing capital. The South Lampung Regency Government at least recorded a BUMDes capital participation until 2020 of Rp. 57,158,850,296,- and it was recorded that in 2020 it could contribute to PADes (Village Original Income) of Rp. 1,419,775,526,-. A total of 256 BUMDes within the South Lampung Regency Government have played an active role in opening new business opportunities that can be competitive in improving welfare and alleviating poverty in South Lampung Regency. Contribution: In its budgeting, the Government has emphasized the mechanism for capital participation programmed by the village to accommodate the needs of BUMDes in its working area. Empowerment-based programs and activities are actually mostly carried out by the government, but this time the author tries to increase the role of BUMDes in an effort to improve community welfare.
OPTIMALISASI KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENDUKUNG PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI Agustina, Frida; Rosalia, Feni
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1283-1291

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi akibat dari kurangnya kemampuan dari beberapa pegawai dalam pelaksaan kinerja terhadap kemampuan penguasaan sistem informasi oleh pegawai. Instansi ini dituntut untuk menghasilkan kinerja baik secara individual maupun secara kelompok. Untuk menunjang kinerja seorang pegawai atau aparatur sipil negara diperlukan pegawai atau aparatur yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan pada suatu instansi pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah adalah untuk mengetahui kompetensi pegawai dilihat dari aspek pengetahuan, keterampilan, Sikap BPSDM Provinsi Lampung dalam menjalankan tugasnya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan teknik analisis data adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan studi dokumen sedangkan sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa kompetensi pegawai dalam di BPSDM Provinsi Lampung belum secara keseluruhan pegawai mampu menguasai sistem informasi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh spencer yaitu pengetahuan, keterampilan, konsep diri dan nilai-nilai, karakteristik pribadi dan motif. Namun untuk indikator keterampilan pegawai memerlukan pelatihan guna mengasah keterampilan atau kemampuan yang dimiliki sehingga dapat memaksimalkan kinerjanya.
ANALISIS TINGKAT KEMATANGAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOTA METRO Heranita Wiratno, Maria; Rosalia, Feni
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 1 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i1.2025.438-445

Abstract

Proses globalisasi yang berlangsung dengan sangat cepat, telah menjadi kekuatan yang dominan dengan melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dengan proses perubahan ini, pemerintah dituntut untuk lebih terbuka, efektif, efisien, dan transparansi dalam melaksanakan tugas terkait pemerintahan sehingga dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk menjawab tuntutan dan tantangan tersebut, salah satu langkah pemerintah dalam memanfaatkan perubahan arus globalisasi ini dengan membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan mewujudkan pelayanan publik menjadi lebih prima sebagai bukti penting dan komitmen pemerintah. Penelitian ini menggunakan analisis tingkat kematangan pada evaluasi SPBE. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam serta tinjauan literatur. Hasil penelitian menggambarkan bahwa penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota metro memiliki keunggulan dalam layanan administrasi publik dan administrasi pemerintahan daerah, namun memiliki kelemahan pada manajemen penerapan SPBE dan audit TIK. Meskipun demikian, pelayanan publik berbasis elektronik membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, perlu pemeliharaan dan peningkatan SPBE dalam hal ini penguatan infrastruktur jaringan supaya kualitas pelayanan publik optimal. 
Tata Kelola Pemerintahan dalam Resolusi Konflik Masyarakat Adat: Pendekatan Manajemen Konflik berbasis Komunitas terhadap Penyelesaian Konflik Agraria Suku Anak Dalam Afrihadi, Aldi; Makhya, Syarief; Rosalia, Feni; Mukhlis, Maulana
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v10i2.4930

Abstract

Konflik agraria yang melibatkan Masyarakat Adat Suku Anak Dalam (SAD) di Batanghari merupakan fenomena yang kompleks, melibatkan perusahaan perkebunan, pemerintah daerah, dan masyarakat adat. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan sengketa lahan, tetapi juga menyangkut hak-hak adat yang terabaikan dalam kebijakan pembangunan. Pendekatan berbasis kekuasaan yang bersifat represif dan top-down terbukti tidak efektif, bahkan sering memperburuk konflik. Penelitian ini menganalisis strategi resolusi konflik menggunakan pendekatan manajemen konflik berbasis komunitas, dengan fokus pada problem-solving dan partisipasi aktif komunitas dalam menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, upaya penyelesaian konflik melibatkan penguatan modal sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jaringan, untuk meningkatkan kohesi sosial di komunitas SAD. Proses ini juga melibatkan persuasif komunikasi, pengurangan stereotip, dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi landasan masyarakat adat. Studi ini menemukan bahwa kolaborasi yang setara antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas adat merupakan langkah penting dalam menggeser paradigma dari pendekatan kekuasaan ke pendekatan partisipatif. Pendekatan ini berhasil menciptakan rasa memiliki terhadap solusi yang dihasilkan dan mendorong integrasi sosial yang lebih kuat di kalangan masyarakat SAD. Penelitian ini berkontribusi pada wacana akademik dan kebijakan terkait resolusi konflik berbasis komunitas, dengan menegaskan pentingnya melibatkan masyarakat adat sebagai aktor utama dalam penyelesaian konflik agraria. Pendekatan ini menawarkan model keberlanjutan yang tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat adat dalam pembangunan daerah. Kata Kunci: Resolusi Konflik, Pendekatan Berbasis Komunitas, Masyarakat Adat Suku Anak Dalam (SAD).
PHENOMENA EMPTY BOXES AND THE RISE OF MILLENNIALS IN THE REGIONAL HEAD ELECTION IN LAMPUNG PROVINCE IN 2024 Kagungan, Dian; Rosalia, Feni
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 10, No 2 (2025): JWP (Jurnal Wacana Politik) May
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v10i2.62001

Abstract

This research explores the phenomenon of empty boxes and millennial participation in the 2024 Lampung Provincial Election. It highlights the constitutional concern of single-candidate elections, where a win means no competition, but an empty box win results in a government-appointed leader. This issue follows the Constitutional Court Decision Number 60/2024, which eased candidacy requirements. Using a descriptive qualitative method, data was gathered through interviews and FGDs. The findings show that millennials dominated the 2024 Lampung voter list, making up 55% or 3,641,169 of 6,515,869 total voters. In Lampung Barat, Parosil Mabsus-Mad Hasnurin, the only pair running against an empty box, won 87.79% of the vote. At the provincial level, Rahmat Mirzani Djausal and Jihan Nurlela were declared Governor and Deputy Governor for 2025-2029.The study recommends raising public awareness that voting for an empty box is a valid option under election law, allowing voters to voice dissatisfaction with a single candidate. This supports a more democratic process, ensuring elected leaders are accountable to the people.
Persepsi Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah di Bandar Lampung Muflihah, Lilih; Mukhlis, Maulana; Rosalia, Feni
Wacana Publik Vol. 19 No. 1 (2025): Wacana Publik
Publisher : LP3M Universitas Dharma Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37295/wp.v19i1.68

Abstract

Sampah menjadi masalah serius di kota Bandar Lampung, dengan tingkat produksi sampah yang terus meningkat dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan kuesioner yang disebar kepada sampel masyarakat di Kecamtan Kedaton dan Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menemukan pola dan tren dalam persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada persepsi positif dari masyarakat mengenai pengelolaan sampah di Bandar Lampung. Persepsi Masyarakat terhadap layanan pengelolaan sampah di Kecamatan Kedaton masuk dalam kategori tinggi dan sedang di Kecamatan Tanjung Senang. Tidak ada bank sampah dan sosialisasi pengelolaan sampah sehingga kebanyakan masyarakat di kedua kecamatan melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dengan membuang sampah ke tempat pembuangan sampah, bahkan ada yang dibakar dan kendala dalam pengelolaan sampah berada di sisi pemerintah dan masyarakat.  
Critical analysis of the human development index in Mesuji Regency, 2010–2022 Suryanto, Sasmika Dwi; Mukhlis, Maulana; Makhya, Syarief; Rosalia, Feni
Annals of Human Resource Management Research Vol. 5 No. 1 (2025): March
Publisher : Goodwood Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/ahrmr.v5i1.2728

Abstract

Purpose: This study evaluates the performance of the Human Development Index (HDI) improvement program in the Mesuji Regency and identifies factors that influence the dynamics of HDI achievement. Mesuji is a peripheral region that experiences a significant socio-economic lag within Lampung Province, Indonesia. Research Methodology: This study employs a mixed method with an explanatory sequential design, combining quantitative analysis of HDI data from the BPS with qualitative interpretation of contextual and policy factors affecting HDI outcomes. Results: From 2010 to 2022, Mesuji’s HDI steadily increased, driven by improvements in Life Expectancy, Education Index, and Gross National Income per Capita. Key drivers include improved healthcare services, educational expansion, job availability, infrastructure development, and pro-poverty policies. Conclusions: The program aimed at increasing the Human Development Index (HDI) in Mesuji Regency has shown positive results from 2010 to 2022, yet the region's HDI remains classified as "medium" compared to the national average. Limitations: The analysis was limited to the 2010–2022 period, excluding developments beyond this range. Contribution: This study contributes to challenges such as regional development disparities, high poverty rates, and unemployment, which still need to be addressed to achieve more equitable and sustainable development. Novelty: Despite positive growth, Mesuji’s HDI remains in the “medium” category, highlighting the need for strategic and sustained efforts in the health, education, and income sectors. Comprehensive interventions supported by inclusive policies are essential to accelerate HDI progress and reduce regional disparities.
Co-Authors Adysti, Justitia Afrihadi, Aldi Agustina, Frida Alifah, Roida Aman Toto Dwijono Budi Harjo Cahyadi Kurniawan, Robi Clara Nanda Vadya, Amanda Deni Afero Dian Kagungan Erlitsya Marchelina, Annisa Heranita Wiratno, Maria Hertanto Hertanto, Hertanto Hijrah Amin Jaya Sinaga, Etro Khumairatun Nisa, Nadia Makhya, Syarief Maulana Mukhlis Muflihah, Lilih Pitojo Budiono SIREGAR, ANITA ANDRIANI Supriyono, Amat Suryanto, Sasmika Dwi Tabah Maryanah Tamarani, Dinda Yoza Saputra, Dicky