<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tinjauan kritis dari kebijakan public di Indonesia dengan hukum yang berperan sebagai instrumen atau hambatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan Analisis konten. Penelitian dilakukan pada kebijakan publik di Indonesia. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agar kebijakan publik dapat berjalan efektif, peraturan dan hukum yang ada perlu disusun secara jelas, terkoordinasi, dan tidak saling bertentangan. Pemerintah perlu melakukan peninjauan regulasi secara berkala dan memastikan adanya harmonisasi antar regulasi agar kebijakan yang diterapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan efisien dan adil. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik, sangat penting untuk melakukan reformasi hukum dan peraturan yang lebih terstruktur dan transparan. Penyusunan regulasi yang lebih koheren, harmonisasi peraturan antar sektor, serta penguatan kapasitas pengawasan dan penegakan hukum akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan mendukung pencapaian tujuan kebijakan secara optimal. Hukum adalah faktor penentu yang sangat signifikan dalam pencapaian tujuan kebijakan publik di Indonesia, baik sebagai dasar hukum yang sah untuk kebijakan tersebut maupun sebagai alat pengatur dan penegak kebijakan. Namun, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penting agar hukum di Indonesia lebih harmonis, jelas, dan konsisten, serta memastikan bahwa penegakan hukum berjalan efektif dan adil. Tanpa perbaikan dalam sistem hukum dan implementasi kebijakan, pencapaian tujuan kebijakan publik di Indonesia akan terhambat.]]>
