<![CDATA[Hutan merupakan ekosistem penting yang didominasi oleh pepohonan dan memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Namun, berbagai permasalahan seperti alih fungsi lahan, perambahan, dan pertambangan ilegal menyebabkan kerusakan hutan, termasuk di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Toffo Pajo soromandi sebagai unit pengelola hutan di tingkat tapak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja KPH Toffo Pajo Soromandi dalam pengelolaan hutan lestari. Penelitian dilakukan pada Mei–Juni menggunakan metode deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan indeks kinerja berdasarkan 13 kriteria yang dapat mendefinisikan aspek aspek penting yang harus di capai dalam penelitian yaitu 1. Kriteria kelembagaan pengelolaan hutan 2. Tata hutan dan rencana pengelolaan hutan 3. Pemanfaatan hutan dan penggunaaan kawasan hutan 4. Perlindungan hutan dan konservasi alam 5. Rehabilitasi dan reklamasi hutan 6. Pemberdayaan 7. Peran serta masyarkat 8. Kerjasama 9. Monitoring dan evaluasi 10. Sistem informasi kehutanan 11. Pembinaan dan pengawasan 12. Pendanaan 13. Sarana dan prasarana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai indeks kinerja keseluruhan adalah 2,14, dikategorikan sedang. Kriteria dengan skor tertinggi adalah Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (2,85), sedangkan skor terendah terdapat pada Kerjasama (1,00) selain itu dari hasil analisis data dan temuan di lapangan di temukan kriteria kelembagaan pengelolaan hutan dengan skor sebesar 2,54 menjadi salah satu kriteria yang cukup berperan penting dalam kinerja penegelolaan hutan Kategori ini dapat menunjukkan bahwa fondasi kelembagaan, seperti struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta adanya prosedur operasional standar, kemungkinan besar sudah terbentuk dan berfungsi. Hasil ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat beberapa aspek yang telah berjalan optimal, masih diperlukan perbaikan terutama dalam aspek kolaborasi lintas pihak, pemanfaatan potensi ekonomi hutan, serta dukungan infrastruktur dan pendanaan. Evaluasi ini penting untuk memperkuat peran KPH sebagai ujung tombak pengelolaan hutan berkelanjutan di tingkat daerah]]>
