<![CDATA[Penelitian ini mengkaji implementasi kewajiban pemerintah dalam kerangka perlindungan dan pemberdayaan petani, khususnya penyediaan sarana produksi pertanian, di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, dari sudut pandang Siyasah Tanfidziyah . Isu utama yang diangkat adalah adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang kuat untuk melindungi petani dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan, khususnya terkait penyediaan sarana produksi bersubsidi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan ketentuan mengenai penyediaan subsidi sarana produksi pertanian dan meninjau implementasi tersebut dari perspektif hukum Islam, khususnya Siyasah Tanfidziyah , yang tekanan tanggung jawab pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang mengutamakan keadilan dan keadilan bagi rakyat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (Field Research ). Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Peratin (Kepala Desa), ketua kelompok tani, dan anggota kelompok tani. Analisis data bersifat deskriptif-kualitatif untuk menginterpretasikan narasi dan fenomena di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan perlindungan dan pemberdayaan petani belum berjalan optimal, karena sebagian besar petani masih belum merasakan manfaat bantuan, terutama dalam penyediaan fasilitas produksi pertanian. Faktor penghambat utamanya adalah kurang aktifnya kelompok tani sehingga penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tidak berjalan optimal, keterbatasan kuota pupuk, kekhawatiran komoditas yang disubsidi, dan belum diterimanya bantuan benih dan alat pertanian dalam beberapa tahun terakhir. Ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah , pelaksanaan kebijakan ini dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah karena belum memberikan manfaat umum ( Maṣlaḥah 'Āmmah ) bagi sebagian besar petani. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menggunakan analisis Siyasah Tanfidziyah sebagai dasar normatif dalam menilai pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah, yang masih jarang dilakukan pada kajian-kajian terdahulu, sehingga memperkaya pengembangan hukum tata negara berbasis syariah. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan Petani, Siyasah Tanfidziyah]]>
