Maharani, Ananda Dewi
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional Maharani, Ananda Dewi; Huda, Uu Nurul
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1507

Abstract

Law formation is a state function carried out by the executive, legislative and judicial bodies to form laws, both written and unwritten. By using the method of analysis, exploration, explanation, and exposure. In this context, it is important to design a scenario of national legislation politics that is oriented towards understanding the concept of a national legal system. The goal is to realize a state of law that is just, democratic, and based on justice and truth that serves the interests of the people and the nation. In addition, the formation of law is also influenced by the political configuration behind it, where law acts as a means of dominant political power. Thus, an understanding of legal politics and its relationship with legal formation is very important in the context of responsive and equitable legal development.
Penegakan Kode Etik di Polres Cimahi dan Polres Metro Bekasi Kota Arifin, Adnan Hilman; Aldira Dean Pratama; Alicia Rezie Kayla; Maharani, Ananda Dewi; Arsyad Praditya; Aurelia Putri Valenciana; Deden Naufal Khairul; Denis Zalfa Salsabila; Dimas Aryo Ibrahim; Dita Sepya
Pemuliaan Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Pemuliaan Hukum (April)
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v8i1.3816

Abstract

Kepolisian sebagai institusi penegak hukum memiliki kewajiban menjaga profesionalisme dan integritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran etik oleh anggota kepolisian yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan kode etik, mengidentifikasi kendala, serta mengkaji upaya yang dilakukan di Polres Cimahi dan Polres Metro Bekasi Kota. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan didukung data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta wawancara sebagai penguat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran kode etik di Polres Cimahi bersifat fluktuatif dengan tren dominan berupa desersi, sedangkan di Polres Metro Bekasi Kota tercatat 32 kasus dalam tiga tahun terakhir. Kendala utama meliputi lemahnya internalisasi nilai etika, tekanan pekerjaan, dan faktor eksternal seperti pelarian pelanggar. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif dua Polres dalam konteks implementasi kode etik secara empiris-normatif. Kontribusi penelitian ini memberikan rekomendasi strategis berupa penguatan pembinaan, pengawasan, transparansi, serta sinergi antarunit guna meningkatkan efektivitas penegakan kode etik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri.