<![CDATA[Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) memiliki peran strategis dalam menjamin kesehatan kapal, awak kapal, dan lingkungan pelabuhan melalui penerbitan Port Health Quarantine Clearance (PHQC) sebagai salah satu persyaratan utama penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Agen pelayaran berperan sebagai penghubung antara kapal dan instansi terkait dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis tersebut. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang dapat mempengaruhi kelancaran proses penerbitan PHQC. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Balai Kekarantinaan Kesehatan dalam proses penerbitan PHQC sebagai persyaratan SPB di PT. Wistara Shipping Agency serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerbitan PHQC oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Sumatera Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dimulai dari pengajuan permohonan oleh agen pelayaran, pemeriksaan fisik kapal dan kelengkapan dokumen kesehatan, hingga penerbitan PHQC. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan berupa keterlambatan pembaruan dokumen kesehatan kapal serta kendala teknis jaringan dalam pengajuan melalui sistem SINKARKES. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait dalam meningkatkan efektivitas pelayanan karantina kesehatan guna mendukung keselamatan dan kelancaran operasional pelayaran. The Health Quarantine Office plays a strategic role in ensuring the health of ships, crews, and port environments through the issuance of the Port Health Quarantine Clearance (PHQC) as one of the main requirements for obtaining a Sailing Approval Letter (SPB). Shipping agencies act as intermediaries between vessels and relevant authorities in fulfilling both administrative and technical requirements. However, in practice, several obstacles may affect the effectiveness of the PHQC issuance process. This study aims to analyze the role of the Health Quarantine Office in issuing PHQC as a requirement for SPB at PT. Wistara Shipping Agency and to identify the constraints encountered during its implementation. This research employs a qualitative descriptive method, with data collected through interviews, observations, literature reviews, and documentation. The results indicate that the PHQC issuance process conducted by the Class I Health Quarantine Office of South Sumatra has been implemented in accordance with established procedures, starting from the submission of applications by shipping agents, followed by physical inspections and verification of ship health documents, to the issuance of PHQC. Nevertheless, obstacles remain, including delays in updating ship health documents and technical issues related to internet connectivity during submissions through the SINKARKES system. The findings of this study are expected to serve as an evaluation reference for relevant stakeholders in improving the effectiveness of health quarantine services to support maritime safety and operational efficiency.]]>
