Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Artificial Intelligence and Digital Business
Tarigan, Deby Teresya Br
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Analisis Putusan Perlindungan Hak WNI dalam Perkawinan Campuran melalui Perjanjian Perkawinan pundarika, Yonikken gautami; Tarigan, Deby Teresya Br; Conrad, Michael
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3830

Abstract

Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait perlindungan hak konstitusional Warga Negara Indonesia (WNI) dalam perkawinan campuran melalui mekanisme perjanjian perkawinan. Permasalahan berawal dari kerugian yang dialami WNI ketika menikah dengan Warga Negara Asing (WNA), khususnya dalam hal kepemilikan hak milik atas tanah dan bangunan yang dibatasi oleh Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Sebelum adanya putusan ini, harta yang diperoleh selama perkawinan campuran otomatis menjadi harta bersama, sehingga berpotensi melanggar larangan kepemilikan tanah oleh WNA dan pada akhirnya mengakibatkan WNI kehilangan hak konstitusionalnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 serta menelaah doktrin dan asas-asas hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memperluas pengertian perjanjian perkawinan sehingga dapat dibuat tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan, tetapi juga setelah perkawinan berlangsung sepanjang disepakati para pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Putusan ini menegaskan kedudukan perjanjian perkawinan sebagai instrumen strategis untuk menjamin pemisahan harta dalam perkawinan campuran sekaligus melindungi hak konstitusional WNI atas tanah. Dengan demikian, putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam pengembangan hukum perkawinan dan hukum agraria Indonesia karena mengintegrasikan asas kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, nasionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia bagi WNI pelaku perkawinan campuran.
Co-Authors Conrad, Michael pundarika, Yonikken gautami