Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Artificial Intelligence and Digital Business
Sheva, Jesa One
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Sengketa Pemilihan Umum 2019 Gugatan Ditolak MK Permana, Azhar Zidan; Adriansah, Eka Putra; Sheva, Jesa One; Syailendra, Moody Rizqy
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3856

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis secara komprehensif pertimbangan hukum serta pendekatan penafsiran konstitusional yang digunakan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 mengenai sengketa hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Dalam perkara tersebut, MK menolak seluruh dalil permohonan dengan alasan tidak terbuktinya dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), ketidakterpenuhinya unsur-unsur pembuktian yang diwajibkan , serta ketidakrelevanan sejumlah dalil terhadap batas kewenangan MK berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, penelitian ini menelaah bagaimana MK menafsirkan konsep hasil pemilu, ruang lingkup kewenangan peradilan konstitusi , serta hubungan kewenangan antar lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi putusan, dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK menggunakan metode penafsiran autentik, sistematis, dan ekstensif secara selektif untuk menjaga keseimbangan antar lembaga pemilu sekaligus mempertahankan prinsip due process of law dan supremasi konstitusi. Putusan ini juga menegaskan perlunya reformasi hukum pemilu, terutama terkait mekanisme check and balance antar lembaga penyelenggara pemilu agar tercipta proses pemilu yang lebih akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami peran MK sebagai guardian of the constitution dan implikasinya bagi penguatan demokrasi elektoral di Indonesia
Co-Authors Adriansah, Eka Putra Moody Rizqy Syailendra Putra Permana, Azhar Zidan