Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Penerapan Prinsip Good Governance dalam Perencanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Lampung Utara Kotabumi Selatan Adysti, Justitia; Rosalia, Feni
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3902

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip good governance dalam perencanaan Program Makan Bergizi (MBG) di Kabupaten Lampung Utara, dengan penekanan pada implementasinya di Kecamatan Kotabumi Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan para pengelola program, serta telaah berbagai dokumen resmi yang berfungsi sebagai sumber data primer maupun sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Program MBG telah mengadopsi beberapa prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya. Prinsip appropriateness tampak dari penyusunan menu yang diselaraskan dengan kebutuhan gizi anak sekolah berdasarkan kategori usia serta standar kecukupan nutrisi nasional. Prinsip accessibility tergambar melalui upaya pemerataan layanan hingga ke wilayah yang sulit dijangkau, sehingga memastikan bahwa seluruh sasaran program memperoleh manfaat secara setara. Selanjutnya, prinsip continuity diwujudkan melalui keberlanjutan pasokan bahan pangan, perencanaan logistik yang teratur, serta distribusi makanan yang konsisten setiap hari sekolah. Di sisi lain, prinsip technical tercermin dari pelibatan tenaga profesional, antara lain lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), ahli gizi, juru masak terlatih, serta tenaga administrasi yang bekerja sesuai standar operasional prosedur. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan Program MBG telah selaras dengan prinsip pelayanan publik yang efektif dan berorientasi pada kualitas. Meskipun demikian, peningkatan koordinasi antar-aktor, penguatan mekanisme evaluasi, serta pemantauan berkelanjutan masih diperlukan guna menjaga mutu layanan dan memastikan keberlanjutan program di masa mendatang.