<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, penyebab, dan upaya resolusi konflik birokratis dalam pelaksanaan program perluasan pasar ekspor di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Program perluasan pasar ekspor merupakan agenda strategis untuk meningkatkan daya saing produk nasional, namun implementasinya sering menghadapi hambatan struktural yang bersumber dari kompleksitas koordinasi antarunit, tumpang tindih kewenangan, serta dinamika kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi di lingkungan Kementerian Perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik birokratis muncul akibat perbedaan kapasitas antarunit, ketidaksinkronan data, fragmentasi kebijakan, tekanan pencapaian target, serta lemahnya komunikasi internal dan eksternal. Selain itu, perbedaan prioritas program, resistensi terhadap digitalisasi, serta perbedaan kepentingan antara kementerian, pemerintah daerah, asosiasi usaha, dan pelaku ekspor turut memperkuat potensi konflik. Upaya resolusi yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi lintas lembaga, digitalisasi layanan ekspor, integrasi skema pembiayaan, diplomasi perdagangan, serta reformasi ASN guna mendorong profesionalisme, adaptabilitas, dan kolaborasi antarunit. Temuan ini menegaskan pentingnya tata kelola birokrasi yang adaptif dan terintegrasi, terutama dalam menciptakan sinergi lintas sektor untuk mendukung keberlanjutan program perluasan pasar ekspor. Dengan demikian, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas komunikasi, dan optimalisasi transformasi digital menjadi faktor kunci dalam meminimalkan konflik birokratis dan mempercepat realisasi target ekspor nasional]]>
