Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Modelling user acceptance of personalised learning apps in high schools using the SEM approach Heni; Sumarlin; Naatonis, Remerta Noni; Snae, Menhya; Latuan, Yosep Jacob; Anggraini, Dewi
Indonesian Journal of Educational Development (IJED) Vol. 6 No. 3 (2025): November 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59672/ijed.v6i3.4807

Abstract

This research addresses the urgent need to understand user acceptance of personalised mobile learning applications in higher education, especially as digital learning becomes increasingly essential in post-pandemic education. The study employs a quantitative research design, utilising the Technology Acceptance Model 3 (TAM3) as the theoretical framework and Structural Equation Modelling (SEM) for analysis. The population comprises undergraduate students from various departments at STIKOM Uyelindo Kupang, selected using stratified random sampling to ensure representation across faculties. Data was collected through a validated questionnaire based on TAM3 constructs, and the instrument's validity and reliability were confirmed using Cronbach's Alpha, Composite Reliability (CR), and Average Variance Extracted (AVE). The results show that Perceived Usefulness (PU) and Perceived Ease of Use (PEOU) significantly influence Behavioural Intention (BI), while Social Influence (SI) and Facilitating Conditions (FC) also play important roles. Perceived Enjoyment (PE) enhances engagement, and Computer Anxiety negatively affects ease of use. The study concludes that TAM3 effectively models user acceptance in this context. Recommendations include improving app usability, providing institutional support, and designing engaging learning experiences to enhance the adoption and continued use of mobile learning technologies.
EKSITENSI KESEPAKATAN PERKAWINAN ADAT PADA ERA MODERN DALAM KEDUDUKAN HUKUM ADAT DI DESA HONUK KECAMATAN ANFOANG BARAT LAUT Latuan, Yosep Jacob; Bisilisin, Franki Yusuf
Jurnal Education and Development Vol 14 No 1 (2026): Vol 14 No 1 Januari 2026
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/ed.v14i1.7905

Abstract

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut HAM yaitu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan terjalinnya pernikahan akan melahirkan keturunan yang merupakan dasar terbentuknya sebuah keluarga dan terbentuknya sebuah negara dan bangsa. Perkawinan menurut hukum Adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bisa menjadi solusi karena adanya peraturan desa yang dapat memuat segala ketentuan-ketentuan dan pengaturan perkawinan adat yang tidak bisa di akomodir oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Semua ketentuan adat perkawinan yang tidak tertulis dapat dibuat dalam satu aturan desa yang di sesuaikan dengan kondisi adat,budaya dan sosial masyarakat yang ada di Indonesia, karena sesuai kewenangan yang di berikan oleh Undang-undang maka Kepala Desa bersama BPD dapat membuat Peraturan –peraturan dan lebih khusus lagi tentang perkawinan adat untuk di jadikan patokan / standar dalam perkawinan adat di sesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat masing- masing daerah yang ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimanakah Penyuluhan Kesepakatan Perkawinan adat dalam kedudukan hukum adat di Indonesia?.Apakah Efektifitas Peraturan Desa / Kesepakatan sebagai salah satu aturan Perundang- Undangan mampu mengakomodir kepentingan perkawinan adat?