<![CDATA[The application of gender-responsive policies plays a crucial role in supporting fair and sustainable work systems within the oil palm plantation sector. In practice, companies often face challenges in balancing productivity goals with efforts to protect and empower female workers. This study explores how gender-responsive policies are implemented in the plantation work environment and to what extent they are integrated into institutional systems. The research was conducted at PT Umada Kebun Pernantian using a qualitative approach. Findings reveal that although some practical needs of female workers have received attention, existing policies are not yet formalized, and institutional support remains limited. Female workers still face constraints in accessing training, occupying strategic roles, and securing job continuity after childbirth. These conditions indicate that the implementation of gender-responsive policy remains partial and requires structural reinforcement to align with sustainability principles. Transitioning toward more inclusive governance demands a strong commitment from the company to establish formal, gender-sensitive frameworks and a work environment that genuinely supports equitable participation. Keywords: gender equality, female workers, sustainability, oil palm plantation Abstrak Penerapan kebijakan yang mempertimbangkan kesetaraan gender menjadi bagian penting dalam mendukung sistem kerja yang adil dan berkelanjutan di sektor perkebunan kelapa sawit. Dalam praktiknya, perusahaan sering kali menghadapi tantangan dalam memastikan perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja perempuan berjalan seimbang dengan tujuan produksi. Studi ini dilakukan untuk memahami bagaimana kebijakan responsif gender dijalankan di lingkungan kerja perkebunan dan sejauh mana kebijakan tersebut terintegrasi dalam sistem kelembagaan. Penelitian ini dilakukan di PT Umada Kebun Pernantian dengan pendekatan kualitatif. Hasil temuan menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat beberapa bentuk perhatian terhadap kebutuhan praktis pekerja perempuan, kebijakan yang diterapkan belum tertuang dalam dokumen formal, serta belum disertai dukungan kelembagaan yang kuat. Akses perempuan terhadap pelatihan, posisi strategis, serta jaminan kerja pasca melahirkan juga masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan masih bersifat parsial dan perlu diperkuat agar selaras dengan prinsip keberlanjutan. Perubahan menuju tata kelola yang lebih inklusif memerlukan komitmen perusahaan dalam membangun struktur kebijakan yang berpihak serta lingkungan kerja yang mendukung partisipasi perempuan secara adil. Kata kunci: kesetaraan gender, pekerja perempuan, keberlanjutan, perkebunan kelapa sawit]]>
