Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Situmorang, Mei Rita Makdalena
Unknown Affiliation
Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi Kebijakan Program Jaminan Kesehatan (JKN) dalam Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Situmorang, Mei Rita Makdalena; Aprileony, Jessica; Erinaldi, Erinaldi
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 1 (2026): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i1.363

Abstract

Penelitian  ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia. Program JKN, yang diluncurkan pada tahun 2014, merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). Studi ini menggunakan metode tinjauan literatur dengan menganalisis delapan artikel ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2021 hingga 2025 dan relevan dengan pelaksanaan JKN. Hasil kajian menunjukkan bahwa JKN telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan cakupan kepesertaan dan frekuensi kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan, baik tingkat pertama maupun rujukan. Namun demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan operasional. Beberapa kendala utama yang teridentifikasi meliputi ketimpangan distribusi fasilitas kesehatan antarwilayah, keterbatasan tenaga medis dan paramedis, rendahnya tingkat keaktifan peserta mandiri, serta kompleksitas prosedur administratif dan teknis dalam pelayanan. Selain itu, masih terdapat kesenjangan dalam kualitas layanan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan inovasi dalam sistem pelayanan, termasuk pemanfaatan teknologi digital seperti sistem informasi kesehatan terintegrasi dan telemedicine. Di samping itu, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam memperkuat efektivitas implementasi JKN. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya evaluasi berkelanjutan, penguatan regulasi, serta peningkatan mutu layanan kesehatan sebagai langkah strategis dalam mendukung pencapaian UHC yang merata, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Pelayanan Online Single Submission (OSS) di Indonesia Ananta, Dhea Nabila Putri; Situmorang, Mei Rita Makdalena; Sumiati, Sumiati; Erlianti, Dila
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 7 No. 2 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v7i2.442

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah implementasi kebijakan perizinan usaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Indonesia dalam kerangka reformasi birokrasi dan penerapan Electronic Government (E-Government). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur, yang bersumber dari berbagai referensi seperti jurnal ilmiah, buku, serta dokumen kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan OSS mampu memberikan dampak positif, khususnya dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, antara lain belum optimalnya integrasi sistem antarinstansi, rendahnya tingkat literasi digital terutama pada pelaku UMKM, serta keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan teknis aparatur pemerintah. Berdasarkan teori Edwards III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil analisis memperlihatkan bahwa keempat faktor tersebut belum berjalan secara maksimal, sehingga berdampak pada efektivitas pelaksanaan OSS yang belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang berkesinambungan, seperti peningkatan kualitas komunikasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kesiapan aparatur, serta penyederhanaan struktur birokrasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pelayanan publik berbasis digital yang lebih efektif, efisien, adaptif, serta mampu meningkatkan kepuasan masyarakat secara luas.
Co-Authors Ananta, Dhea Nabila Putri Aprileony, Jessica Dila Erlianti Erinaldi, Erinaldi Sumiati Sumiati