Sandra Aditya Kurniawan
Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Analisis Efektivitas OSS-RBA dalam Penyederhanaan Proses Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Bagus Satrio Utomo; Sandra Aditya Kurniawan; Rizky Adi Nugraha
Knowledge on Sustainability, Longevity, and Interdisciplinary Vol. 1 No. 1 (2025): KONSULI: Knowledge on Sustainability, Longevity, and Interdisciplinary
Publisher : PT Konsuli Corpora Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia terus berupaya meningkatkan daya saing dan iklim investasinya melalui reformasi sistem perizinan, salah satunya dengan menerapkan Online Single Submission berbasis risiko (OSS-RBA). Sistem ini bertujuan menyederhanakan prosedur, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses perizinan, termasuk di sektor ketenagalistrikan. Studi ini menganalisis efektivitas implementasi OSS-RBA dalam proses perizinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) di Provinsi Jawa Tengah. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana sistem OSS-RBA berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OSS-RBA berhasil menyederhanakan prosedur perizinan IUPTLS, mengurangi waktu dan biaya transaksi, serta meningkatkan akuntabilitas. Namun, tantangan seperti koordinasi antar lembaga, kesenjangan kapasitas daerah, dan kompleksitas teknis dalam sektor ketenagalistrikan masih menjadi hambatan dalam implementasi. Studi kasus di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur digital dan kapasitas sumber daya manusia di daerah sangat mempengaruhi keberhasilan sistem ini. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang dinamika implementasi e-government dalam negara berkembang dengan sistem desentralisasi. Selain itu, studi ini menawarkan wawasan berharga tentang peran OSS-RBA dalam mendukung transisi energi terbarukan di Indonesia. Implikasi kebijakan yang dihasilkan mencakup rekomendasi untuk penyempurnaan sistem perizinan berbasis risiko serta peningkatan kapasitas daerah dalam rangka harmonisasi kebijakan pusat-daerah.