Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penguatan Literasi Hukum Lintas Negara Bagi Masyarakat Perbatasan (Di Kawasan Perbatasan Indonesia–Papua Nugini, Sota Merauke) Yuldiana Zesa Azis; Marlyn Jane Alputila; Emiliana Bernadina Rahail; Nasri Wijaya; Ahmad Ali Muddin
Sagu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 1 (2026): SAGU - JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/sjp.v3i1.233

Abstract

The Indonesia–Papua New Guinea border area in Sota District, Merauke Regency is characterized by high cross-border activities that require adequate legal understanding among the community. The research problem lies in the low level of legal literacy regarding immigration procedures, travel documents, and citizens’ rights and obligations. This study aims to improve legal literacy through cross-border legal education programs. The research method employs a participatory approach through legal counseling, interactive discussions, case studies, and the distribution of educational materials such as guidebooks and legal information sheets. The results indicate an increase in community understanding of cross-border legal regulations, the importance of compliance with laws, and applicable procedures in cross-border activities. Furthermore, the educational approach enhances legal awareness and strengthens the legal culture of the border community. In conclusion, cross-border legal education programs are effective in improving legal literacy and should be implemented sustainably through collaboration among stakeholders.
REVITALISASI HUKUM WARIS ADAT DALAM MASYARAKAT MARIND: PENGUATAN NILAI LOKAL DI PAPUA SELATAN Yuldiana Zesa Azis; Ahmad Ali Muddin
Jurnal Hukum Cassowary Vol 2 No 1 (2025): JURNAL HUKUM CASSOWARY
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/jhc.v2i1.151

Abstract

Penelitian ini mengkaji dinamika hukum waris adat dalam masyarakat Marind di Papua Selatan sebagai bagian dari upaya revitalisasi nilai-nilai lokal di tengah arus modernisasi dan dominasi hukum negara. Hukum waris adat Marind tidak sekadar berfungsi sebagai sistem distribusi harta, tetapi merepresentasikan nilai-nilai kolektif, struktur sosial, dan spiritualitas yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen untuk menelusuri praktik pewarisan tanah adat (dambum) dan peran lembaga adat (temong). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem waris adat Marind tengah mengalami tekanan akibat individualisasi hak, penetrasi investasi, serta lemahnya regenerasi nilai-nilai budaya. Revitalisasi hukum waris adat dipandang penting sebagai strategi memperkuat identitas budaya lokal, memperkuat kedudukan hukum adat dalam sistem pluralisme hukum Indonesia, dan mencegah marginalisasi masyarakat adat. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara hukum negara dan hukum adat dalam merumuskan kebijakan pertanahan yang berkeadilan dan kontekstual bagi masyarakat adat.