Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Royalti Pemutaran Lagu oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Idewi Usman; Andi Abee Zoelthan Katili
Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi Vol. 1 No. 2 (2025): Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi
Publisher : CV. Dalle' Deceng Abeeayla

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69623/j-kpia.v1i2.206

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan royalti pemutaran lagu yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan dasar hukum yang kuat bagi pencipta lagu dan pemegang hak terkait untuk memperoleh manfaat ekonomi atas karya mereka melalui sistem royalti. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kurangnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya sistem penarikan dan distribusi royalti, serta keterbatasan pengawasan terhadap penggunaan musik di ruang publik maupun digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan, diperkuat dengan laporan tahunan LMKN serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun LMKN telah berupaya mengembangkan sistem penarikan royalti berbasis teknologi, masih diperlukan penguatan regulasi, transparansi, dan kolaborasi dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk memastikan keadilan bagi pencipta dan pengguna. Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara regulasi nasional dan standar internasional dalam perlindungan hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih intensif, modernisasi mekanisme distribusi, dan penguatan kapasitas kelembagaan LMKN agar kebijakan royalti dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.
Analisis Komunikasi Impersonal Pemerintah dalam Membangun Dukungan Publik terhadap Program Makanan Bergizi Gratis Idewi Usman; Andi Abee Zoelthan Katili
Jurnal Pendidikan, Hukum, Komunikasi (J-DIKUMSI) Vol. 2 No. 1 (2026): Jurnal Pendidikan, Hukum, Komunikasi (J-DIKUMSI)
Publisher : CV. Dalle’ Deceng Abeeayla

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69623/j-dikumsi.v2i1.242

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komunikasi impersonal pemerintah dalam membangun dukungan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Program tersebut merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami bagaimana pemerintah menyampaikan informasi kebijakan melalui berbagai saluran komunikasi impersonal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan komunikasi publik pemerintah mengenai program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memanfaatkan berbagai media komunikasi impersonal, seperti media massa, media digital, dan situs web resmi pemerintah dalam menyosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis kepada masyarakat. Strategi komunikasi yang digunakan menekankan pada penyampaian informasi mengenai manfaat program bagi kesehatan masyarakat serta pembangunan sumber daya manusia. Komunikasi tersebut terbukti mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai program serta membangun persepsi positif terhadap kebijakan pemerintah. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas komunikasi impersonal masih perlu ditingkatkan agar informasi mengenai program dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara lebih merata. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan strategi komunikasi publik yang lebih komprehensif guna memperkuat dukungan masyarakat terhadap program-program kebijakan yang dilaksanakan.