Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Hak Kebendaan Dalam Perspektif Hukum Perdata Dengan Prinsip Publisitas Dalam Hukum Benda: Implementasi Dan Tantangannya Di Era Digital Uci Pinkan Sari; Siti Novika Hutagalung; Dyna Varissa Indah Siregar; Putri Anggraini Lubis; Dhiya Ramadani Br. Limbong
Jurnal Sahabat ISNU SU Vol. 2 No. 1 (2025): Vol.2 No.1 2025: Sahabat ISNU Mei
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Digitalisasi dalam sistem pencatatan hak kebendaan merupakan langkah inovatif yang bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan keamanan data di bidang hukum perdata. Penerapan teknologi digital, seperti sertifikat tanah elektronik dan teknologi blockchain, diharapkan mampu menciptakan sistem pencatatan yang lebih efektif serta mengurangi potensi sengketa kepemilikan benda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang bertujuan untuk mengkaji penerapan hak kebendaan dengan prinsip publisitas dalam hukum perdata Indonesia di era digital serta melihat relevansinya dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan kajian hukum Islam, digitalisasi ini sejalan dengan prinsip syariat, yang menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak milik individu. Ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi SAW menunjukkan perlunya pencatatan transaksi untuk mencegah perselisihan serta menjaga amanah dalam setiap muamalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi menawarkan banyak peluang, tantangan seperti keamanan data dan kesiapan masyarakat tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat sangat diperlukan agar sistem digital ini dapat memberikan manfaat yang optimal dan menciptakan kepastian hukum yang lebih baik di masa depan.
Efforts to Resolve Disputes in Murabahah Contracts in Sharia Financial Institutions Trisnanda Rielta; Annisa Sonia Moniq Harahap; Fara Nazla; Dyna Varissa Indah Siregar; Putri Anggraini
ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal Vol. 2 No. 3 (2025): Vol.2 No.3 Desember 2025
Publisher : ISNU Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70826/ins9mj.v2i3.928

Abstract

This study analyzes the concept and dispute resolution of murabahah contracts  in Indonesian Islamic financial institutions. The formulation of the research problem includes: (1) how the concept  of murabahah contracts  in Islamic financial institutions, and (2) how to resolve disputes that occur in murabahah contracts. The purpose of this study is to examine the concept, harmony, conditions, and mechanism of murabahah contracts based on the provisions in the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), as well as the evaluation of dispute resolution based on sharia principles and positive Indonesian law. The method used is a normative method used with the analysis of primary legal materials (Law No. 21/2008 on Sharia Banking and KHES), and secondary legal materials in the form of literature, scientific articles, and fatwa DSN-MUI. Data was collected through document studies and literature review, then analyzed descriptively and analytically using a qualitative approach. The results of the study show that the murabahah contract  is mandatory to meet the principles of transparency, honesty, justice, harmony and conditions in accordance with sharia principles and in accordance with the provisions of positive Indonesian law. Disputes generally arise due to customer default, resolved through deliberation, contract conversion, the National Sharia Arbitration Board, or the Religious Court in accordance with KHES and DSN-MUI fatwa. This study recommends strengthening regulations, legal protection, and socialization of sharia principles to foster a sense of trust in the public towards the Islamic financial mechanism in Indonesia.