Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penyuluhan Hukum tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen kepada Masyarakat Desa Bantarpanjang Berdasarkan Pasal 263 KUHP Tedy Subrata; Suandi Suandi; Markuat Markuat; Salmah Salmah; Turija Turija; Chairul Aman
KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara
Publisher : AMIK Veteran Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/kreatif.v5i2.7346

Abstract

This community service activity was conducted in Bantarpanjang Village, Tigaraksa District, Tangerang Regency, with the theme "Criminal Violations Against Document Forgery According to Article 263 of the Indonesian Criminal Code". As a state governed by law, Indonesia mandates that all actions of its citizens must be based on legal principles. The rule of law must be upheld consistently to ensure justice in society. One prevalent issue today is the crime of document forgery, which is increasingly sophisticated due to technological developments. Article 263 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) regulates two types of document forgery. Paragraph (1) addresses individuals who create or alter documents to generate rights or obligations, or to be used as valid evidence with deceptive intent. Paragraph (2) covers those who deliberately use such forged documents as if they were genuine, which may result in harm to others. Legal sanctions for violating this article include imprisonment for up to six years and/or a fine of up to one billion rupiah. Through this community legal education, the public is expected to gain a better understanding of the legal consequences of document forgery and to increase awareness of the importance of maintaining integrity and legal compliance in their daily lives.
Analisis Maqashid Syari’ah Pembagian Harta Waris Melalui Wasiat Wajibah Kepada Nonmuslim Perspektif Quran Dan Hadis Dedi Supriadi; Ahmad Hasan Ridwan; Markuat Markuat; Iman Alirahman
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 4 No. 7 (2026): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, July 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/armada.v4i7.2811

Abstract

Penelitian ini membahas kedudukan ahli waris non-Muslim dalam pembagian harta melalui wasiat wajibah berdasarkan perspektif tafsir, hadis, dan hukum Islam kontemporer. Masalah utama muncul karena ketentuan waris Islam membatasi hubungan kewarisan antara Muslim dan non-Muslim, sementara praktik peradilan menunjukkan adanya pemberian bagian harta kepada ahli waris non-Muslim melalui wasiat wajibah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat ulama tentang wasiat wajibah berkaitan dengan penerapan konsep nasakh-mansukh terhadap QS. Al-Baqarah ayat 180 serta QS. An-Nisa ayat 11 dan 12. Pembagian harta kepada non-Muslim melalui wasiat wajibah tidak diposisikan sebagai warisan, tetapi sebagai pemberian harta yang memiliki dasar kemaslahatan. Karena itu, praktik tersebut dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar prinsip dasar kewarisan Islam. Berdasarkan pendekatan Maqashid Shari’ah Jasser Auda, wasiat wajibah kepada non-Muslim dapat mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan, sebagaimana terlihat dalam beberapa putusan pengadilan agama dan Mahkamah Agung.