Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penggunakan Storyline untuk Public Service Obligation di Lembaga Pengelolahan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) Eva Setiyawati; Sisca T. Gurning
VISIONER : Jurnal Komunikasi, Bisnis dan Konten Kreatif Vol. 9 No. 2 (2022): Visioner : Jurnal Komunikasi, Bisnis dan Konten Kreatif
Publisher : Institut Media Digital Emtek

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65873/2mf3hc55

Abstract

Lembaga pemerintah seperti Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) telah memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan layanan publik secara efektif. Pemanfaatan media sosial seperti sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan MAXstream untuk menyebarluaskan informasi mengenai layanan dan program mereka. Pembuatan konten video Public Service Obligation (PSO) oleh pihak humas melalui proses produksi dengan mengunakan storyline pada pra produksi, yang harus melakukan riset mendalam serta pendekatan berbeda dari praktik jurnalistik tradisional untuk memastikan konten tersebut sesuai dengan kebutuhan layanan publik. Dengan pendekatan metodologi kualitatif, ditemukan fenomena penggunaan storyline dalam mengemas informasi sangat membantu dalam perencanaan liputan lebih matang sesuai dengan kebijakan lembaga pemerintah yang membuat informasi dengan kehati-hatian. 
Efektivitas Penanganan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat EdaranKapolri No. 6/X/2015V Terhadap Gen X, Y dan Z Sisca T. Gurning
VISIONER : Jurnal Komunikasi, Bisnis dan Konten Kreatif Vol. 10 No. 1 (2023): Visioner : Jurnal Komunikasi, Bisnis dan Konten Kreatif
Publisher : Institut Media Digital Emtek

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65873/xjkt4h13

Abstract

Tingkat ujaran kebencian dalam era digital semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana efektivitas Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 dalam menangani masalah ujaran kebencian. Perlu juga dipahami apakah peningkatan insiden ujaran kebencian berkaitan dengan generasi Z (Gen Z), yang tumbuh dalam lingkungan teknologi internet dan penggunaan perangkat gadget yang paling aktif dan tak terpisahkan. Selama periode perubahan hukum yang melibatkan pasal 28 UU ITE menuju UU KUHP baru, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), teramati bahwa kasus ujaran kebencian terus meningkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali pemahaman  lebih mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada keterkaitan yang signifikan antara penggunaan media sosial oleh Generasi Z dan peningkatan ujaran kebencian. Selain itu, tampak bahwa Surat Edaran Kapolri yang dikeluarkan pada tahun 2015 belum mampu menciptakan perasaan takut atau mengurangi tingkat insiden ujaran kebencian. Meskipun ada perubahan hukum yang mencakup penyaluran pasal 28 UU ITE ke dalam UU KUHP baru, namun terlihat bahwa kasus ujaran kebencian tetap mengalami peningkatan