Novi Afsari
Universitas Wisnuwardhana Malang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Medis yang Merugikan Pasien dari Perspektif Hukum Kesehatan Novi Afsari; Avy Permata Sari; Fatmasari Diahpermata Djajaputri Adhimutiahara; Ida Bagus Gede Adiguna Wibawa; Marsudi Dedi Putra
SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): Juni 2026
Publisher : Yayasan Literasi Sains Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55123/sosmaniora.v5i2.7926

Abstract

The phenomenon of medical disputes following the enactment of Law No. 17 of 2023 indicates the vulnerability of health workers to criminalization when medical services result in patient harm. Despite the issuance of the latest regulations, there is a research gap regarding the operational boundaries between excusable medical risks and punishable professional negligence. This study aims to analyze the legal protection mechanisms for health workers from the latest health law perspective. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results show that Law No. 17 of 2023 provides legal protection through professional immunity rights, provided that standard operating procedures are met, along with a filtering mechanism through the Disciplinary Body to prevent premature criminalization. The study concludes that legal protection for health workers is integrative, balancing professional career certainty and patient protection rights through restorative justice. It is recommended that the government immediately issue technical implementing regulations regarding the examination procedures of the Disciplinary Body to ensure uniform procedures for law enforcement officers. Furthermore, health service facilities need to strengthen legal aid systems and risk management to mitigate the escalation of medical disputes in the future.
Analisis Yuridis Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Bidang Kesehatan di Puskesmas Novi Afsari; Imam Ropii
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i2.6747

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor kesehatan di Puskesmas menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan mencakup pemeriksaan terhadap undang-undang dan peraturan terkait, doktrin hukum, serta literatur hukum, serta melakukan studi literatur terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data secara sistematis, serta penarikan kesimpulan kualitatif guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai regulasi dan implementasi SPM di Puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPM di Puskesmas sangat bergantung pada kerangka regulasi yang kuat dan terintegrasi sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan layanan kesehatan dasar. Hambatan signifikan ditemukan dalam keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang tidak memadai, kendala administratif, pembiayaan, serta kondisi geografis dan partisipasi masyarakat yang rendah. Berbagai upaya penegakan hukum telah dilakukan melalui penguatan regulasi, penataan wewenang yang jelas, pengawasan dan evaluasi rutin, sistem pelaporan standar, sosialisasi hukum, koordinasi lintas sektor, serta pemberian sanksi administratif untuk memastikan kepatuhan dalam implementasi SPM. Penegakan aspek hukum ini merupakan faktor penting untuk memastikan kualitas layanan kesehatan yang adil dan berkelanjutan di Puskesmas sebagai garda terdepan layanan kesehatan masyarakat.