Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Sumbangsih
Depri Liber Sonata
Universitas Lampung
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Optimalisasi peran mediator desa dalam penyelesaian sengketa di Desa Hanuran Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Depri Liber Sonata; Deni Achmad; Muhammad Farid; Aisyah Muda C; Andre Arya Pratama; Octa Ridho Pangestu
Jurnal Sumbangsih Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Sumbangsih
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsh.v3i1.79

Abstract

Problema empiris saat ini di masyarakat desa telah menunjukan bahwa masyarakat desa mulai meninggalkan konsep penyelesaian sengketa secara kekeluargaan melalui jalur non litigasi. Banyak masyarakat desa mulai menempuh upaya hukum tertentu untuk menyelesaikan sengketa seperti halnya mengajukan gugatan keperdataan ataupun mengajukan laporan kepada kepolisian, hal demikian tidaklah salah namun penyelesaian sengketa secara kekeluargaan diluar peradilan merupakan hal yang sangat dianjurkan karena selain mencegah konflik berkepanjangan juga lebih efisien dan efektif serta merefleksikan budaya masyarakat Indonesia yaitu musyawarah mufakat. Sejatinya konsep mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa berakar pada konsep penyelesaian masyarakat hukum adat yang ditengahi oleh tetua adat ataupun orang yang dituakan. Untuk itu keberadaan mediator desa ini perlu untuk kembali dioptimalkan peranannya dikarenakan disamping merupakan budaya asli masyarakat Indonesia berkenaan dengan musyawarah mufakat, hal ini penting untuk menimbulkan penyelesaian sengketa secara damai dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Kata Kunci : Mediator Desa, Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa
Pertanggungjawaban Hukum atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Investasi Robot Trading pada Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PN Jakarta Barat Shalina Shazfa Azzahra; Siti Nurhasanah; Dita Febrianto; Depri Liber Sonata; Harsa Wahyu Ramadhan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5563

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah praktik investasi, termasuk munculnya robot trading yang menawarkan transaksi otomatis dan potensi keuntungan tinggi. Namun, ketidakjelasan dan legalitas pada beberapa platform menimbulkan kerugian besar bagi investor serta menimbulkan permasalahan pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum para pihak dalam investasi robot trading berdasarkan perbuatan melawan hukum serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, yang fokus pada norma, asas, dan putusan pengadilan dengan dukungan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat telah terpenuhi. Para tergugat terbukti menjalankan investasi tanpa izin resmi sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil. Hakim secara tepat menerapkan tanggung jawab secara tanggung renteng karena perbuatan dilakukan secara bersama. Pertimbangan hakim disusun secara sistematis dengan menitikberatkan pada aspek legalitas sebelum menguji unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Putusan ini mencerminkan penerapan keadilan korektif melalui pemulihan kerugian korban serta memperkuat perlindungan hukum bagi investor di era investasi digital.
Analisis Gugatan Ganti Rugi Terhadap Wanprestasi Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2018 Di Kabupaten Lampung Utara Muhammad Zacky Samjaya; Depri LIber Sonata; Dita Febrianto; Sepriyadi Adhan S; Muhammad Havez
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5712

Abstract

Gugatan ganti rugi akibat wanprestasi dalam kontrak kerja konstruksi proyek pekerjaan umum Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Lampung Utara. Sengketa pengadaan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran kontraktual, tetapi juga menyentuh aspek akuntabilitas keuangan negara, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan publik. Wanprestasi dikaji berdasarkan ketentuan Pasal 1239 dan 1243 KUH Perdata serta dihubungkan dengan regulasi pengadaan barang/jasa dan hukum jasa konstruksi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis preskriptif terhadap peraturan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan kontraktual yang sah berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, serta terbuktinya wanprestasi karena ketidaksesuaian spesifikasi dan waktu pelaksanaan. Namun, pertimbangan hakim dalam menentukan besaran ganti rugi masih memerlukan penguatan terkait kerugian nyata dan keuntungan yang hilang. Diperlukan harmonisasi hukum perdata dan administrasi negara guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan keuangan negara.
Implementasi Prinsip Unconditional dalam Surety Bond: Analisis terhadap Kewajiban Penjamin dan Penyelesaian Klaim di Sektor Konstruksi Indonesia Daris Akmal Syafiq Al Ghiffary; Tokris Lumbantobing; Selvia Oktaviana; Depri Liber Sonata; Harsa Wahyu Ramadhan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5835

Abstract

Pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan instrumen penjaminan yang memberikan kepastian hukum terhadap risiko wanprestasi kontraktor. Surety bond unconditional secara normatif memungkinkan pencairan klaim tanpa pembuktian terlebih dahulu, namun dalam praktik masih sering terjadi penundaan atau penolakan pembayaran klaim oleh penjamin yang memicu sengketa hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif untuk menilai penerapan norma hukum dan pertimbangan yuridis dalam praktik pembayaran klaim surety bond. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjamin dalam surety bond unconditional memiliki kewajiban hukum untuk membayar klaim kepada obligee setelah terpenuhinya persyaratan formal klaim, tanpa bergantung pada pembuktian wanprestasi principal melalui proses peradilan. Sengketa pembayaran klaim dapat diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi maupun litigasi, dengan konsekuensi hukum berupa wanprestasi penjamin apabila terjadi penolakan pembayaran tanpa dasar hukum yang sah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perusahaan penjamin dalam menyusun klausul surety bond yang jelas dan melindungi hak obligee, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia.
Perlindungan Hukum Direktur sebagai Kreditur atas Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan dengan Perseroan : Studi Putusan Nomor 4712 K/PDT/2024 Davy Putra Prawira; Ahmad Zazili; Depri Liber Sonata; Dewi Septiana; Made Widhiyana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6411

Abstract

Perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan antara direktur dan perseroan yang dipimpinnya menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait keabsahan perjanjian, pembuktian, benturan kepentingan (conflict of interest), serta pemenuhan prinsip fiduciary duty direksi. Penelitian ini menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap direktur selaku kreditur yang mengalami kerugian akibat wanprestasi perseroan dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4712 K/PDT/2024. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan studi kasus (judicial case study), menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi direktur diberikan dalam dua bentuk, yakni perlindungan preventif melalui pembuatan perjanjian tertulis, persetujuan RUPS, serta pelibatan pihak independen sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta perlindungan represif melalui gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUHPerdata. Majelis Hakim pada seluruh tingkat peradilan secara konsisten menolak dalil tergugat mengenai pelanggaran fiduciary duty dengan pertimbangan bahwa pinjaman diberikan dalam kondisi darurat untuk menjaga operasional perusahaan dan membayar hak karyawan, tanpa adanya itikad buruk (bad faith) dari direktur. Putusan ini menegaskan bahwa perjanjian lisan tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdata, serta perseroan tidak dapat menggunakan alasan formal seperti ketiadaan perjanjian tertulis atau persetujuan Dewan Komisaris untuk menghindari kewajiban hukumnya yang secara substansial telah terbukti ada. Dengan demikian, penerapan prinsip pacta sunt servanda dan pendekatan keadilan substantif oleh hakim telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi direktur selaku kreditur.
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Sistem Operasional (KSO) Hardware Simrs Antara RSUD Kota Prabumulih Dengan CV Prudentawira Tech Muhammad Al Fatih; Rohaini; Siti Nurhasanah; Depri Liber Sonata; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8621

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Sistem Operasional (KSO) hardware Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) antara RSUD Kota Prabumulih dengan CV Prudentawira Tech berdasarkan Perjanjian Nomor: 445/1046/RSUD.PBM/II/2024. Fokus kajian diarahkan pada dinamika pelaksanaan perjanjian secara faktual, mencakup mekanisme pemenuhan prestasi para pihak, hambatan-hambatan yang dijumpai sepanjang masa kontrak, serta penyelesaiannya melalui itikad baik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, mengombinasikan data primer berupa wawancara dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian KSO telah berjalan sesuai mekanisme yang disepakati meskipun terdapat tiga kategori hambatan, yaitu hambatan teknis akibat jarak geografis, hambatan administratif akibat pertemuan rezim hukum perdata dan administrasi negara, serta hambatan institusional berupa pergantian manajemen RSUD. Keseluruhan hambatan tersebut diselesaikan melalui itikad baik para pihak sebagaimana dikehendaki Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, sehingga tidak berkembang menjadi wanprestasi formal. Pada akhir masa kontrak, rekomendasi BPKP mendorong para pihak merestrukturisasi hubungan hukum melalui adendum yang mengubah skema KSO menjadi perjanjian jual beli.
Co-Authors Ahmad Zazili Aisyah Muda C Andre Arya Pratama Daris Akmal Syafiq Al Ghiffary Davy Putra Prawira Deni Achmad Dewi Septiana Dita Febrianto Harsa Wahyu Ramadhan Muhammad Al Fatih Muhammad Farid Muhammad Havez Muhammad Zacky Samjaya Octa Ridho Pangestu Rohaini Rohaini Sayyidah Sekar Dewi Kulsum Selvia Oktaviana Sepriyadi Adhan S Shalina Shazfa Azzahra Siti Nurhasanah Tokris Lumbantobing