Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Corruptio QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Sumbangsih Justice Legislation and Crime Journal
Muhammad Farid
Universitas Lampung
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
The Relevance of Supreme Court Regulation No. 1 of 2020 in Efforts of State Losses Refund through Restorative Justice Niko Jaya Kusuma; Firganefi Firganefi; Muhammad Farid
Corruptio Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/corruptio.v2i2.2434

Abstract

The government has moved quickly to find a legal breakthrough related to reducing corruption in Indonesia. One of the efforts made by the government is through the Supreme Court to eradicate corruption is the enactment of Supreme Court Regulation No. 1 of 2020 concerning Guidelines for the Criminalization of Articles 2 and 3 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes. The consideration is that the imposition of a crime must be carried out with due regard for the certainty and proportionality of punishment to realize justice based on Pancasila and the Republic of Indonesia's 1945 Constitution. The objectives of the Supreme Court Regulation prioritize victim’s losses to be recovered. Moreover, the regulation proportional benefits in imposing penalties on criminal cases is compatible with the Restorative Justice approach. The restorative justice process is expected to be a legal breakthrough in restoring state finances, with dealing with Criminal Corruption Cases focusing on efforts to restore state finances as a whole rather than just prosecuting the perpetrators. Thus, the purpose of this research is to determine how relevant Supreme Court Regulation No. 1 of 2020 are to efforts to recover state losses through restorative justice. This research employs both a normative and an empirical legal approach. Data were gathered through literature reviews and field studies and analyzed qualitatively. The present study confirmed the author's thoughts about the relevancies of Supreme Court Regulation No. 1 of 2020 to recover state losses through restorative justice as Supreme Court Regulation No. 1 of 2020 play a role as a law enforcement's main element as a legal substance.
Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak Dibawah Umur Wanda Monica Putri Salsabila; Emilia Susanti; Gunawan Jatmiko; Maroni Maroni; Muhammad Farid
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1 No. 2 (2024): April : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v1i2.101

Abstract

The aim of this study to understand efforts in combating crimes involving the use of sharp weapons and the inhibiting factors influencing underage individuals in misusing sharp weapons. The method used was a normative juridical approach and an empirical juridical approach with a qualitative research type. Primary and secondary data sources were used. The research results show that the police in preventing and dealing with crimes involving sharp weapon abuse committed by children use a pre-emptive approach, the police focus on identifying potential risks that could cause children to be involved in the misuse of sharp weapons. The preventive approach involves outreach and education activities in the community to increase public awareness about the negative impacts of sharp weapon abuse by children. This study is only related to tackling sharp weapon crimes committed by children. This research contributes by identifying and analyzing various risk factors that contribute to underage individuals engaging in the misuse of sharp weapons, aiding in the development of preventive strategies.
Optimalisasi peran mediator desa dalam penyelesaian sengketa di Desa Hanuran Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Depri Liber Sonata; Deni Achmad; Muhammad Farid; Aisyah Muda C; Andre Arya Pratama; Octa Ridho Pangestu
Jurnal Sumbangsih Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Sumbangsih
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsh.v3i1.79

Abstract

Problema empiris saat ini di masyarakat desa telah menunjukan bahwa masyarakat desa mulai meninggalkan konsep penyelesaian sengketa secara kekeluargaan melalui jalur non litigasi. Banyak masyarakat desa mulai menempuh upaya hukum tertentu untuk menyelesaikan sengketa seperti halnya mengajukan gugatan keperdataan ataupun mengajukan laporan kepada kepolisian, hal demikian tidaklah salah namun penyelesaian sengketa secara kekeluargaan diluar peradilan merupakan hal yang sangat dianjurkan karena selain mencegah konflik berkepanjangan juga lebih efisien dan efektif serta merefleksikan budaya masyarakat Indonesia yaitu musyawarah mufakat. Sejatinya konsep mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa berakar pada konsep penyelesaian masyarakat hukum adat yang ditengahi oleh tetua adat ataupun orang yang dituakan. Untuk itu keberadaan mediator desa ini perlu untuk kembali dioptimalkan peranannya dikarenakan disamping merupakan budaya asli masyarakat Indonesia berkenaan dengan musyawarah mufakat, hal ini penting untuk menimbulkan penyelesaian sengketa secara damai dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Kata Kunci : Mediator Desa, Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa
Pendidikan anti korupsi sebagai pengembangan pendidikan karakter yang aplikatif di kalangan remaja pada siswa Madrasah Aliyah Negeri Metro (MAN) 1 Metro Firganefi; Diah Gustianiati; Muhammad Farid; Aisyah Muda C; Ahmadi Kautsar; Octa Ridho Pangestu
Jurnal Sumbangsih Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Sumbangsih (In Process)
Publisher : LPPM Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jsh.v3i2.80

Abstract

Kegiatan Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pembelajaran Berkarakter di kalangan remaja pada siswa MAN 1 Metro bertujuan untuk memberikan pemahaman dan arahan kepada siswa agar berperan aktif dalam membentuk karakter yang baik guna menghindari perbuatan korupsi. Selain itu, juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk lebih sigap dalam menanggulangi angka korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan ini dilakukan dengan pemaparan materi yang bersumber pada hasil penelitian tentang tindak pidana korupsi, setelah itu dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara siswa MAN 1 Metro dengan pemateri. Keberhasilan kegiatan ini para siswa mampu membangun karakter yang baik dan jujur sedini mungkin melalui pembelajaran anti korupsi. Walaupun melalui pendidikan anti korupsi tidak memiliki dampak secara langsung terhadap perekonomian bangsa, namun pemerintah dan masyarakat dapat mengurangi angka korupsi di Indonesia apabila pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi dilakukan secara berkepanjangan.
Upaya Kepala Dusun Dalam Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian Rendy Ariansyah; Rini Fathonah; Dona Raisa Monica; Muhammad Farid; Aisyah Muda Cemerlang
Justice Legislation and Crime Journal Vol. 1 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jlc.v1i2.7648

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya kepala dusun dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berakibat pada kematian, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi yang melibatkan kepala dusun, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta keluarga yang terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala dusun berperan aktif dalam pencegahan KDRT melalui mediasi konflik keluarga, penyuluhan hukum, pembinaan sosial, dan koordinasi dengan kepolisian serta lembaga perlindungan perempuan dan anak. Pembahasan menekankan bahwa kedekatan sosial kepala dusun dengan warga menjadi kekuatan utama dalam mendeteksi potensi kekerasan secara dini, meskipun masih ditemui kendala berupa budaya menutup aib keluarga, rendahnya kesadaran hukum, dan keterbatasan sumber daya. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa peran kepala dusun cukup efektif dalam menekan risiko KDRT yang berujung pada kematian, namun perlu penguatan kapasitas, dukungan kebijakan desa, dan peningkatan partisipasi masyarakat agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Integrasi Upaya Penal dan Non-Penal oleh Kepolisian dalam Menanggulangi Penipuan Berbasis Deepfake: Studi Kasus di Polres Metro Jakarta Pusat Kayla Azzahra; Deni Achmad; Muhammad Farid; Maya Shafira; Refi Meidiantama
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v5i1.8018

Abstract

Penipuan melalui modus deepfake scam sudah sering terjadi, salah satu kasus penipuan melalui modus deepfake scam ini melibatkan kepala negara Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto, pelaku menggunakan wajah Prabowo Subianto untuk mendapat keuntungan materiil. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: upaya penanggulangan oleh kepolisian tindak pidana penipuan melalui modus deepfake serta faktor yang mempengaruhi kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penipuan melalui modus deepfake. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan deepfake scam oleh kepolisian melalui pendekatan penal dan non-penal. Secara penal, kepolisian fokus pada penegakan hukum yang tegas mulai dari penyelidikan hingga penerapan sanksi pidana berdasarkan undang-undang untuk menciptakan efek jera bagi pelaku. Sementara secara non-penal, upaya difokuskan pada edukasi dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak terkait dalam menangani ancaman tersebut. Faktor utama kepolisian dalam memberantas deepfake scam terletak pada aspek aparat penegak hukum dan masyarakat. Keterbatasan kualitas serta kuantitas SDM kepolisian dalam menguasai kompetensi teknis menjadi kendala serius, yang diperburuk oleh rendahnya literasi digital dan edukasi hukum masyarakat terhadap modus kejahatan ini.
Analisis Penegakan Hukum terhadap Tersangka Narkotika di Indonesia (Putusan PN Nomor 223/PID.SUS/2011/PN.SMI) Hanifah Puspa Hati; Budi Rizky Husin; Fristia Berdian Tamza; Muhammad Farid; Sri Riski
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/va05tk15

Abstract

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap kesehatan, sosial, dan ketertiban hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur kebijakan penegakan hukum yang bersifat ganda, yaitu pendekatan represif terhadap pengedar dan pendekatan rehabilitatif terhadap penyalahguna narkotika. Namun, dalam praktik peradilan, penerapan kebijakan rehabilitasi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 223/PID.SUS/2011/PN.SMI, khususnya terkait pembuktian unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika serta kesesuaian penjatuhan pidana dengan kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah tepat dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri berdasarkan alat bukti yang sah. Namun demikian, penjatuhan pidana penjara selama satu tahun menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan masih cenderung bersifat represif dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip rehabilitasi dan restorative justice sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Narkotika. Oleh karena itu, diperlukan penguatan paradigma rehabilitatif dalam penegakan hukum narkotika di Indonesia agar lebih berorientasi pada pemulihan penyalahguna.
Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Wewenang Aparat Dalam Penanganan Kasus Narkotika Salsabila Salsabila; Budi Rizky Husin; Fristia Berdian Tamza; Muhammad Farid; Sri Riski
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/s06j3b51

Abstract

Abuse of power by law enforcement officers in handling drug cases is a serious problem affecting the integrity of the criminal justice system in Indonesia. Actions such as fabricated cases, extortion, destruction of evidence, and negotiation of sentences frequently appear in various court reports and decisions, fueling public distrust in law enforcement agencies. This article aims to analyze various forms of abuse of power by officers in handling drug cases and the structural factors that trigger these violations, such as weak internal oversight, organizational culture, and regulatory deficiencies. The research method applied is a normative legal approach, encompassing an analysis of laws and regulations, court decisions, and relevant literature. The analysis shows that abuse of power occurs due to a lack of firmness in administrative and legal sanctions against officers, a dysfunctional external oversight mechanism, and the potential for conflicts of interest during the investigation process. This article recommends the need to strengthen accountability mechanisms, improve institutions, and implement stricter sanctions to reduce misconduct by officers in handling drug cases.
Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pengancaman Dengan Kekerasan Indah Octavia; Maya Shafira; Muhammad Farid; Rini Fathonah; Refi Meidiantama
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7753

Abstract

Tindak pidana pengancaman dengan kekerasan merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak hanya membahayakan keselamatan fisik dan psikologis individu, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan, rasa takut, serta mengganggu ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat. Perbuatan tersebut dapat merusak rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, sehingga memerlukan penanganan dan penegakan hukum yang tegas, adil, dan proporsional. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap pelaku pengancaman dengan kekerasan harus dilakukan secara cermat dan berorientasi pada tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan tidak hanya mencakup aspek pembalasan semata, tetapi juga meliputi pencegahan terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang, perlindungan masyarakat dari perbuatan yang merugikan, pembinaan dan perbaikan perilaku pelaku, serta pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dengan kekerasan sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN.Tjk, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku dan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yuridis dengan pendekatan hukum normatif. Data penelitian berupa bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara selama lima bulan terhadap terdakwa telah memenuhi ketentuan hukum pidana yang berlaku dan mencerminkan asas kepastian hukum. Selain itu, pidana tersebut telah mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum secara seimbang serta sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern, sehingga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam praktik penegakan hukum selanjutnya.
Illegal Fishing dan Pertanggungjawaban Pidana: Studi atas Sengketa Maritim Indonesia-Vietnam Rachel Sophia Joy Aprilia Gultom; Maya Shafira; Fristia Berdian Tamza; Muhammad Farid; Siti Azizah
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7770

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana illegal fishing melalui kajian terhadap pendekatan hukum antara Indonesia dan Vietnam serta implikasinya terhadap sengketa maritim di Laut Natuna Utara. Fokus analisis diarahkan pada penegakan hukum perikanan nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Vietnam melalui Law on Fisheries No. 18/2017/QH14. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-komparatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan hukum pidana sebagai primum remedium melalui sanksi represif, sedangkan Vietnam menempatkan pidana sebagai ultimum remedium dengan penekanan pada sanksi administratif dan pengawasan preventif. Dalam kerangka UNCLOS 1982, efektivitas hukum nasional terbukti terbatas tanpa kerja sama bilateral dan regional. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan penguatan sinergi Indonesia–Vietnam melalui mekanisme ASEAN dan RPOA-IUU guna mewujudkan tata kelola perikanan yang berkelanjutan.
Co-Authors Ahmadi Kautsar Aisyah Muda C Aisyah Muda Cemerlang Andre Arya Pratama Budi Rizky Husin Deni Achmad Depri Liber Sonata Diah Gustianiati Dona Raisa Monica Eko Raharjo Emilia Susanti Fardiansyah, Ahmad Irzal Fauzan Yudha Hadi Putra Firganefi Firganefi Firganefi Fristia Berdian Tamza Gunawan Jatmiko Hanifah Puspa Hati Indah Octavia Kayla Azzahra Maroni Maroni Maya Shafira Niko Jaya Kusuma Octa Ridho Pangestu Rachel Sophia Joy Aprilia Gultom Refi Meidiantama Rendy Ariansyah Rini Fathonah Salsabila Salsabila Siti Azizah Sri Riski Wanda Monica Putri Salsabila