Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Riksa Cendikia Nusantara
Timothy Johan Putra
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembagunan Nasional "Veteran" Jakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Perbandingan Substansi Hukum Pidana Antara KUHP Baru dengan KUHP Lama: Dekolonisasi, Demokratisasi, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaharuddin; Riski Elan Marhaendra; Timothy Johan Putra; Muhammad Alif Dzaky Mediansyah
Jurnal Riksa Cendikia Nusantara Vol. 1 No. 4 (2025): Riksa Cendikia Nusantara-Desember 2025
Publisher : Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17982859

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia telah mengalami pembaruan fundamental melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pem- baruan ini menandai tonggak sejarah dalam sistem hukum pidana Indonesia setelah lebih dari satu abad KUHP lama berakhir yang merupakan warisan kolonial Belanda. Penelitian ini menganalisis perbandingan substansi hukum antara KUHP baru dengan KUHP lama dengan fokus pada tiga dimensi utama: pertama, perubahan dan pembaruan hukum pidana; kedua, pemenuhan hak asasi manusia; dan ketiga, penerapan prinsip demokrasi. Melalui penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analisis, penelitian ini menemukan bahwa KUHP baru membawa pergeseran paradigma fundamental dari orientasi retributif menuju pendekatan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. KUHP baru juga mencerminkan komitmen yang lebih kuat terhadap pemenuhan hak asasi manusia melalui pengakuan eksplisit terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dalam setiap ketentuan pidana. Dimensi demokratisasi terwujud melalui pembatasan kekuasaan negara, pengakuan hukum adat, dan perlindungan kebebasan berekspresi dengan tetap mempertahankan keseimbangan dengan norma sosial yang berlaku. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa KUHP baru merupakan manifestasi nyata dari upaya dekolonisasi hukum pidana Indonesia yang memberdayakan nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip demokrasi modern.
Co-Authors Kaharuddin Muhammad Alif Dzaky Mediansyah Riski Elan Marhaendra