Muhammad Riyadi
Universitas Islam Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KONSTRUKSI PEMIKIRAN FIKIH SOSIAL KH. SAHAL MAHFUDZ Muhammad Riyadi; Mukhsin Achmad
Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya Vol. 9 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Darul 'Ulum Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/sumbula.v9i1.5681

Abstract

This article reviews Islamic law and fiqh as a side of Islam that many struggle with the dynamics of life. Fiqh which is related to the reality of everyday life is a treasure that is wide open across time, time and human development itself. In reality, the idea of ​​fiqh is mostly positioned as an absolute and tsawabit science, so that it becomes difficult to develop a spirit of ijtihad and reformation in a syumuli manner. This is where K.H Sahal Mahfudz tries to position fiqh as an analysis that is able to answer society's problems in a more progressive and transformative way. Social, societal and cultural conditions are facts of the ummah that also need a sharia foundation. This alignment and dialectic of fiqh with the social life of society is what K.H Sahal Mahfudz raised as a form of revitalization of sharia teachings that is sensitive to the ummah. It is hoped that the concept of social fiqh offered by KH Sahal Mahfud will actualize and optimize fiqh as a system of values ​​and behavior that continues to develop in society.
Argumentasi Konstitusional terhadap Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung di Indonesia Muhammad Naufal Abdurrahman; Muhammad Riyadi
Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum 2026: Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemaknaan frasa "dipilih secara demokratis" dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 terus menimbulkan perdebatan mengenai model pemilihan kepala daerah yang paling konstitusional, terutama di tengah munculnya kembali wacana pemilihan melalui DPRD pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan makna konstitusional frasa tersebut serta menentukan model penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang paling sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara deskriptif menggunakan metode six modalities of constitutional argument yang dikemukakan oleh Philip Bobbitt, yaitu argumentasi tekstual, historis, struktural, doktrinal, prudensial, dan etik-moral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara tekstual frasa "dipilih secara demokratis" membuka kemungkinan pemilihan kepala daerah baik secara langsung maupun melalui DPRD sebagai open legal policy. Namun, argumentasi historis, struktural, doktrinal, prudensial, dan etik-moral secara konsisten mengarah pada pemaknaan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan desain yang paling selaras dengan semangat perubahan UUD NRI Tahun 1945, memperkuat partisipasi politik rakyat, akuntabilitas pemerintahan daerah, efektivitas otonomi daerah, serta mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan bentuk penyelenggaraan yang paling konstitusional dalam perkembangan demokrasi Indonesia pasca reformasi.