Pemaknaan frasa "dipilih secara demokratis" dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 terus menimbulkan perdebatan mengenai model pemilihan kepala daerah yang paling konstitusional, terutama di tengah munculnya kembali wacana pemilihan melalui DPRD pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan makna konstitusional frasa tersebut serta menentukan model penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang paling sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara deskriptif menggunakan metode six modalities of constitutional argument yang dikemukakan oleh Philip Bobbitt, yaitu argumentasi tekstual, historis, struktural, doktrinal, prudensial, dan etik-moral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara tekstual frasa "dipilih secara demokratis" membuka kemungkinan pemilihan kepala daerah baik secara langsung maupun melalui DPRD sebagai open legal policy. Namun, argumentasi historis, struktural, doktrinal, prudensial, dan etik-moral secara konsisten mengarah pada pemaknaan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan desain yang paling selaras dengan semangat perubahan UUD NRI Tahun 1945, memperkuat partisipasi politik rakyat, akuntabilitas pemerintahan daerah, efektivitas otonomi daerah, serta mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat dan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan bentuk penyelenggaraan yang paling konstitusional dalam perkembangan demokrasi Indonesia pasca reformasi.