Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Negosiasi Aparat Desa dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Kasus Desa Potoan Daja Palengaan Pamekasan Nurul Iman
At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2025): Maret
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas praktik penyelesaian sengketa waris melalui negosiasi di Desa Potoan Daja, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Permasalahan waris sering kali menjadi sumber konflik antar anggota keluarga, terutama jika tidak ada kejelasan pembagian aset atau komunikasi yang baik antar ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan etnografi untuk menggali secara mendalam proses negosiasi yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menyelesaikan konflik waris secara kekeluargaan, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat desa sebagai mediator. Kepala desa berperan penting dalam memfasilitasi musyawarah, memberikan solusi alternatif, dan menjaga hubungan sosial agar konflik tidak berlarut. Tantangan yang dihadapi meliputi perbedaan persepsi ahli waris, emosi yang memuncak, serta kurangnya pemahaman hukum waris. Namun, pendekatan yang mengedepankan musyawarah dan prinsip-prinsip negosiasi terbukti efektif dalam menciptakan penyelesaian yang damai dan berkeadilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran kepala desa dan pendekatan budaya lokal dalam penyelesaian sengketa secara nonlitigasi.
Problematika Hukum atas Kelembagaan danĀ  Operasional Bank syariah Nurul Iman
Qisth : Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36420/8aws9v72

Abstract

Islamic banking emerges as an alternative financial system based on Islamic Sharia principles, such as the prohibition of usury (riba), uncertainty (gharar), and gambling (maysir), while upholding justice and partnership. However, in practice, the institutional framework and operational implementation of Islamic banks face various legal issues, both normatively and practically. This study aims to explore the legal problems surrounding the institutional structure and operational practices of Islamic banks in Indonesia. Using a qualitative library research method and a normative legal approach, the study finds several challenges, including regulatory dualism, disharmony between DSN-MUI fatwas and regulations by the Financial Services Authority (OJK) or Bank Indonesia (BI), and inconsistencies in the application of Sharia contracts in banking operations. These problems may undermine the credibility of Islamic banks and create public skepticism regarding their Sharia compliance. Therefore, legal harmonization and institutional governance reform are essential to ensure that Islamic banks operate in full accordance with Sharia values.