Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains
Salman, Asnawi
Universitas Muhammadiyah Palu
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Mathematics Physics

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
FUNGSI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MENURUT PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 Hasbar, Hasbar; Akbar, Muh.; Salman, Asnawi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.063 KB) | DOI: 10.31934/jom.v1i1.463

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk Untuk mengetahui peranan PPK dalam meningkatan partisipasi masyarakat memilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di kecamatan Bolano dan ntuk mengetahui faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat memilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di kecamatan Bolano. Metode penelitia ini yaitu menggunakan metode penelitian Normatif. Adapun hasil penelitian ini adalah Dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014, PPK memiliki peran penting sebagai ujung tombak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan karena PPK bersentuhan langsung dengan masyarakat, dalam praktiknya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, PPK memiliki peran yaitu meningkatkan akurasi pemutakhiran data pemilih presiden dan wakil presiden serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong dan Ketika pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya hal ini dikarenakan beberapa yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pemilu, kurangnya anggaran, kurangnya edukasi politik kepada masyarakat, fanatisme terhadap vigur calon presiden serta jauhnya jarak Tempat pemungutan suara (TPS).
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN POLIGAMI OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Kasus Pengadilan Agama Kab. Donggala) Hendrayanto, Hendrayanto; Husaini, Haerany; Salman, Asnawi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.043 KB) | DOI: 10.31934/jom.v1i1.471

Abstract

Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Namun dalam asas monogami ini terdapat beberapa pengecualian sehingga tidak bersifat monogami mutlak. Dalam beberapa keadaan poligami dapat dilakukan. Poligami tersebut diakui oleh undang-undang perkawinan Indonesia, tidak terkecuali jika ada seorang pegawai negeri sipil yang akan melakukan poligami karena poligami yang dilakukan oleh  pegawai  negeri sipil diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 1990. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris, Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan Poligami yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Sedangkan pendekatan Empiris digunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat atau Perundang-undangan yang bersifat normatif saja akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti politik, ekonomi, social dan budaya. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Poligami harus sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, jangan sampai menyimpang dari aturan (poligami siri). Masyarakat diharapkan turut memberikan dorongan supaya Pegawi Negeri Sipil tidak melakukan penyimpangan dari peraturan.
Co-Authors Akbar, Muh. Hasbar, Hasbar Hendrayanto . Husaini, Haerany