Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERKAWINAN POLIGAMI OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Kasus Pengadilan Agama Kab. Donggala) Hendrayanto, Hendrayanto; Husaini, Haerany; Salman, Asnawi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.043 KB) | DOI: 10.31934/jom.v1i1.471

Abstract

Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Namun dalam asas monogami ini terdapat beberapa pengecualian sehingga tidak bersifat monogami mutlak. Dalam beberapa keadaan poligami dapat dilakukan. Poligami tersebut diakui oleh undang-undang perkawinan Indonesia, tidak terkecuali jika ada seorang pegawai negeri sipil yang akan melakukan poligami karena poligami yang dilakukan oleh  pegawai  negeri sipil diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 1990. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris, Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan Poligami yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Sedangkan pendekatan Empiris digunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat atau Perundang-undangan yang bersifat normatif saja akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti politik, ekonomi, social dan budaya. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Poligami harus sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, jangan sampai menyimpang dari aturan (poligami siri). Masyarakat diharapkan turut memberikan dorongan supaya Pegawi Negeri Sipil tidak melakukan penyimpangan dari peraturan.
EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PALU KLAS IA Muharromah, Muharromah; Husaini, Haerany; Budimah, Budimah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol 1, No 1 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.957 KB) | DOI: 10.31934/jom.v1i1.467

Abstract

Setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau isteri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad perkawinan. Suami atau isteri yang telah melakukan perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas mediasi dalam perkara pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas serta hambatan dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara pembagian harta. Jenis penelitian ini adalah penelitian field research. Penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A yang berada di Jl. WR. Supratman No 10 Kota Palu. Hasil penelitian menemukan bahwaMediasi dalam perkara pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Palu Klas IA belum berjalan efektif disebabkan karena Mediator yang terdiri dari unsur hakim yang punya banyak perkara yang ditangani sehingga mengakibatkan tidak maksimal dalam melakukan mediasi, Hakim yang ditunjuk menjadi mediator sebagian belum mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI. Kemudian hambatan-hambatan pelaksanaan Mediasi yaitusalah satu pihak tidak beri’tikad baik dan tetap pada dalil gugatannya atau mempertahankan bagiannya masing–masing, Salah satu pihak tidak menghadiri agenda mediasi yang ditetapkan oleh mediator. Saran yang direkomendasikan peneliti perlunya ditingkatan sosialisasi mengenai manfaat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.