Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Law_Jurnal
Iswi Hariyani
Universitas Jember
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tanggung Gugat Direksi Terhadap Audit Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Ditinjau Melalui Doktrin Fiduciary Duty Dimas Seandy Frinaldo; Iswi Hariyani; Bhim Prakoso
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 8 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : Universitas Islam Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v8i1.6479

Abstract

Abstract: Article 92 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law states that the board of directors accepts the mandate of the company to take care of the interests of the company, as well as its duties and functions in running the company (fiduciary duty). The responsibility of the board of directors in managing the company can have consequences if the board of Directors has bad faith in carrying out its obligations. The study was conducted using normative juridical methods to find the liability of the board of directors to audit the Financial Statements of Limited Liability Companies. Such as the case of the Directors of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk who were negligent and bad faith in making financial statements in 2018. The implementation of PSAK 23 in the presentation of the financial statements for the 2018 financial year has been based on Generally Accepted Accounting Principles, but the work between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and PT Mahata Aero Teknologi has not been recognized as revenue because it can cause confusion and mislead the company. Based on Article 97 paragraph (3) and (4) of the Limited Liability Company Law, each member of the board of directors bears full responsibility personally and/or jointly and severally for the losses of the company if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties. Legal implications in the event that the financial statements provided are incorrect and / or misleading, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners are jointly and severally responsible for the injured party. Keywords: Responsibilities; Directors; Financial Statements.
Penyelesaian Wanprestasi Atas Kegagalan Pengembalian Dana Dalam Transaksi Online Melalui Aplikasi Agoda Iswi Hariyani; Ferdiansyah Putra Manggala; Syavira Aulia Mahir
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.8729

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan kegagalan pengembalian dana (refund) pada transaksi melalui platform Online Travel Agent (OTA), khususnya Agoda, yang meskipun menawarkan kemudahan akses dan harga kompetitif, masih menyisakan persoalan dalam pemenuhan hak konsumen. Psraktiknya, proses refund sering berlangsung lama dengan prosedur administratif yang kompleks, seperti verifikasi berulang dan respons layanan pelanggan yang tidak optimal, hingga menimbulkan kerugian serta ketidakpastian bagi konsumen yang mengalami kegagalan pengembalian dana. Kondisi ini mengindikasikan adanya dugaan wanprestasi oleh pelaku usaha karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam kontrak elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan refund sebagai bentuk wanprestasi, mengidentifikasi perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen, serta mengkaji upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan nonhukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan refund oleh Agoda secara tegas dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi, karena pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban pengembalian dana sesuai perjanjian yang telah disepakati dalam kontrak elektronik. Akibatnya, hak konsumen tidak terpenuhi secara layak, terutama terkait kepastian atas dana yang seharusnya dikembalikan. Secara normatif, perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinya masih bergantung pada kebijakan internal pelaku usaha yang bersifat sepihak (take it or leave it), sehingga menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi sesuai dengan kebutuhan para pihak, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh aksesibilitas dan mekanisme yang tersedia.
Co-Authors Dimas Seandy Frinaldo Ferdiansyah Putra Manggala Prakoso, Bhim Syavira Aulia Mahir