Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Sinkronisasi Kewenangan Kantor Pertahanan Kota Subulussalam dan Dinas Pertahanan Kota Subulussalam Menangani Masalah Pertahanan di Kota Subulussalam Rahimal Jannati BR.Kombih; Muhammad Yamin Lubis; Zaidar Zaidar
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Agustus - September 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i3.1156

Abstract

Penelitian ini membahas sinkronisasi kewenangan antara Kantor Pertanahan Kota Subulussalam sebagai lembaga vertikal di bawah Kementerian ATR/BPN dan Dinas Pertanahan Kota Subulussalam sebagai perangkat daerah, dalam menangani permasalahan pertanahan di Kota Subulussalam. Permasalahan utama yang diangkat adalah potensi tumpang tindih kewenangan antara kedua instansi yang berdampak pada ketidakpastian hukum, konflik pertanahan, dan rendahnya efisiensi pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum serta praktik di lapangan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kedua instansi memiliki landasan hukum masing-masing, belum terdapat mekanisme koordinatif yang memadai untuk menghindari dualisme peran. Sinkronisasi diperlukan baik dalam aspek regulasi, struktur birokrasi, maupun operasional teknis. Upaya harmonisasi melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) menjadi salah satu pendekatan potensial dalam menjembatani kewenangan, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan keadilan agraria di tingkat lokal. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi teknis bersama dan forum koordinasi formal yang melibatkan kedua institusi secara aktif dan setara.