Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Jurnal Ilmu Multidisplin
Rahayu Subekti
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Tanggung Jawab Notaris dan Implementasi Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik dalam Perkara Penipuan Transaksi Jual Beli Tanah Bregas Maulana; Rahayu Subekti; Adriana Grahani Firdausy
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 4 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Oktober - November 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i4.1384

Abstract

Notaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab hukum dalam menjalankan jabatannya, terutama dalam pembuatan akta autentik yang menjadi alat bukti hukum yang sah. Ketidakbertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya dapat menimbulkan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan, serta berakibat pada sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Salah satu kasus yang menggambarkan hal tersebut ialah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1460/Pid.B/2019/PN.Dps, di mana Notaris dijatuhi sanksi pidana karena terlibat dalam tindak pidana penipuan jual beli tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab dan penerapan sanksi terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris, sebagai pejabat umum yang memegang amanah integritas dan kepercayaan masyarakat, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) juga dapat menjadi faktor pemberat dalam penjatuhan sanksi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan etika profesi dan kepatuhan hukum guna menjamin keadilan, kepercayaan publik, dan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan.
THE LEGAL STATUS AND JURIDICAL IMPLICATIONS OF IKATAN NOTARIS INDONESIA AS THE EXCLUSIVE PROFESSIONAL ORGANIZATION UNDER ARTICLE 82 OF UUJN-P AND MINISTRY REGULATION NO. 24/2025 Aisya Thalia Faz; Rahayu Subekti; Ayub Torry Satriyo Kusumo
SOSIOEDUKASI Vol 15 No 1 (2026): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v15i1.7331

Abstract

Ikatan Notaris Indonesia (INI) has long served as the professional forum for notaries in Indonesia. Following the enactment of Law No. 2 of 2014 on Amendments to the Notary Law (UUJN-P), the organization’s status fundamentally changed from voluntary membership into a legally mandated entity, recognized as the single, exclusive professional body for notaries in Indonesia. Further regulatory reinforcement is found in Ministry Regulation No. 24/2025, which confirms INI’s position as a legal entity in the form of an association and assigns strategic authority in supervision, ethical enforcement, and professional development. This legal transformation raises critical issues regarding the hybrid nature of INI as a private legal entity endowed with public functions within the state regulatory framework for notarial office. This article analyzes the legal status of INI under Article 82 of UUJN-P, evaluates whether INI can be considered a state organ in a functional sense, and examines the juridical implications of the exclusive professional organization model on the implementation of notarial duties and public protection. Using normative juridical methods, this research concludes that while INI maintains its character as a private association, its delegated authority creates a dual position that requires clear accountability mechanisms to ensure the integrity of the notarial profession and the protection of public interest.
Co-Authors Adriana Grahani Firdausy Aisya Thalia Faz Ayub Torry Satriyo Kusumo Bregas Maulana