Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum
Mochamad Rizal
Universitas Pamulang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Restorative Justice dalam Penanganan Sengketa Medis Pasca Berlakunya KUHP Baru Mochamad Rizal; Rizki Maulana Ahzar
Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis Vol. 1 No. 2 (2026): Edisi: Januari-Maret
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru membawa implikasi penting terhadap penanganan sengketa medis, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana tenaga medis atas dugaan kelalaian. Pendekatan pidana yang retributif berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan dan melemahkan perlindungan hukum bagi tenaga medis yang bertindak sesuai standar profesi dan itikad baik. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan konsep restorative justice dalam penyelesaian sengketa medis pasca berlakunya KUHP Baru serta menilai perannya dalam menyeimbangkan kepastian hukum, perlindungan tenaga medis, dan pemenuhan hak korban. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice merupakan pendekatan yang relevan dan proporsional karena menekankan pemulihan, dialog, dan tanggung jawab profesional. Namun, ketiadaan pengaturan normatif yang eksplisit dalam KUHP Baru menimbulkan potensi ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan kerangka hukum yang jelas dan terintegrasi.
Analisis Penanganan dan Pemenuhan Hak Korban Bencana Lumpur Lapindo di Sidoarjo Mochamad Rizal
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, Juli 2026 (in Press)
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bencana Lumpur Lapindo di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, tahun 2006 merupakan salah satu bencana lingkungan terbesar di Indonesia yang menimbulkan kerusakan lingkungan, hilangnya tempat tinggal, mata pencaharian, serta hak-hak masyarakat terdampak. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan, seperti pembangunan tanggul, relokasi warga, pembentukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dan pemberian ganti rugi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama dalam pemenuhan hak korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis penanganan korban, pemenuhan hak-hak korban berdasarkan hukum yang berlaku, serta efektivitas kebijakan pemerintah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemerintah telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, implementasinya belum optimal. Keterlambatan ganti rugi, ketidakjelasan status sebagian korban, serta lambatnya pemulihan sosial-ekonomi menunjukkan perlunya penyempurnaan kebijakan agar perlindungan hukum dan pemenuhan hak korban terlaksana secara lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.
Co-Authors Rizki Maulana Ahzar