Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implikasi Hukum Status Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Nomor 46 PUU/VIII/2010 Kun Khoirunnisa
Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis Vol. 1 No. 2 (2026): Edisi: Januari-Maret
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap status hukum anak luar kawin di Indonesia. Sebelum putusan tersebut, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Putusan MK ini membawa perubahan fundamental dengan mengakui adanya hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini memperkuat perlindungan hukum anak luar kawin, khususnya terkait hak nafkah dan waris. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala, terutama dalam pembuktian hubungan biologis dan penyesuaian regulasi turunan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan serta mekanisme pembuktian yang lebih efektif guna menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi anak luar kawin.
Sosialisasi Hukum tentang Akta Otentik dan Peran Notaris dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Masyarakat Kun Khoirunnisa
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2 (2026): JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PENGMAS)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59820/pengmas.v4i2.581

Abstract

Pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akta otentik masih relatif rendah, khususnya dalam kaitannya dengan kekuatan pembuktian, perbedaan antara akta otentik dan akta di bawah tangan, serta peran dan tanggung jawab notaris dalam memberikan kepastian hukum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan dan sengketa hukum, terutama dalam perbuatan hukum yang berkaitan dengan pertanahan, perjanjian, dan pewarisan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai fungsi, kekuatan hukum, dan pentingnya akta otentik serta memberikan pemahaman mengenai peran notaris sebagai pejabat umum. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan hukum secara tatap muka dan interaktif dengan pendekatan dialog atau ceramah, diskusi dan tanya jawab, serta simulasi kasus mengenai akta otentik dan akta di bawah tangan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai perbedaan akta otentik dan akta di bawah tangan, akibat hukum masing-masing, pentingnya tertib administrasi, serta kedudukan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta. Pembahasan juga menyoroti tanggung jawab notaris terhadap akta otentik yang memuat klausula eksonerasi dan aspek kepastian hukum yang timbul dari pencantuman klausula tersebut. Kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum yang dilakukan secara komunikatif dan disertai contoh kasus dapat membantu masyarakat memahami persoalan hukum secara lebih praktis. Kesimpulannya, kegiatan PkM dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat mengenai akta otentik sebagai salah satu instrumen untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Ke depan, sosialisasi serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan notaris, PPAT, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat agar jangkauan edukasi hukum menjadi lebih luas dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat.