Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.311
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kurikulum dan Pembelajaran Smash: Journal of Social Management Sains and Health Justice Amnesty Law and Undoing Journal Justice Legislation and Crime Journal Journal of Constitutional, Law and Human Rights
T Heru Nurgiansah
Politeknik Manufaktur Bandung
Religion Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Tantangan dan Strategi Inovatif Pendidikan Kewarganegaraan pada Daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) Indonesia Joseph Arie Octsan Rambe Simamora; T Heru Nurgiansah
Justice Amnesty Law and Undoing Journal Vol 1, No 2 (2025): November 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalu.v1i2.7045

Abstract

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang luas. Saat ini, Indonesia tengah menghadapi tantangan signifikan dalam pemerataan akses serta kualitas pendidikan, terutama di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), sebagai pilar pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan, memegang peranan yang sangat krusial di wilayah-wilayah strategis ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika utama serta merumuskan strategi pembelajaran PKn yang efektif untuk diterapkan di daerah 3T. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi literatur (literature review), dengan cara menganalisis berbagai dokumen hukum, artikel ilmiah, dan buku yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika utama meliputi keterbatasan kualitas dan kuantitas guru, minimnya infrastruktur dan media pembelajaran, serta tantangan geografis yang unik. Sebagai solusinya, penelitian ini menyimpulkan strategi yabg inovatif seperti optimalisasi dengan pendekatan pembelajaran kelas rangkap (PKR), penerapan metode Contextual Teaching and Learning (CTL), serta penggunaan story telling untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan secara efektif di tengah keterbatasan yang ada.
Tantangan dan Keuntungan Untuk Nilai Nilai Pancasila pada Era Globalisasi Muhammad Azmi Marifatullah; T Heru Nurgiansah
Justice Legislation and Crime Journal Vol 1, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jlc.v1i2.7048

Abstract

Artikel ini mengkaji tantangan sekaligus keuntungan dalam menjaga dan memperkuat nilai-nilai Pancasila pada era globalisasi. Globalisasi yang ditandai dengan perkembangan pesat dalam bidang teknologi, informasi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut menghadirkan tantangan berupa lunturnya identitas nasional, meningkatnya individualisme, konsumtivisme, materialisme, serta masuknya ideologi asing yang sering kali bertentangan dengan nilai luhur Pancasila. Kondisi ini berpotensi melemahkan semangat persatuan, gotong royong, serta jati diri bangsa yang selama ini menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, globalisasi juga memberikan peluang besar bagi revitalisasi nilai-nilai Pancasila, terutama melalui pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana edukasi, komunikasi, dan media penyebaran nilai kebangsaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi literatur untuk menelaah dinamika penerapan nilai Pancasila di tengah arus globalisasi. Kajian literatur dilakukan dengan menganalisis referensi berupa artikel, jurnal, dan sumber media massa yang relevan guna memperoleh gambaran komprehensif tentang peran Pancasila dalam menghadapi tantangan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan mempertahankan relevansi Pancasila sangat bergantung pada kolaborasi seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana pembelajaran interaktif, media musyawarah tanpa batas ruang dan waktu, serta instrumen diplomasi budaya di tingkat global terbukti dapat memperkuat posisi Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian, globalisasi tidak hanya dipandang sebagai ancaman, melainkan juga peluang strategis untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan modern, sehingga Pancasila tetap relevan sebagai pedoman moral, politik, dan sosial dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia.
Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara Terhadap Pembentukan Karakter Warga Negara Indonesia Hanif Amrullah; Eva Asyifa; Darelfitra Achmad Nurusyafa; T Heru Nurgiansah
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 1 (2025): Maret 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i1.4333

Abstract

Melihat karakter bangsa Indonesia saat ini telah mengalami penurunan, hal ini dapat terlihat oleh generasi muda yang minimnya moralitas dan etika. Bangsa Indonesia seolah-olah kehilangan identitasnya sendiri, dengan banyaknya generasi muda yang mencintai budaya asing daripada budaya domestik mereka sendiri. Kurangnya kecintaan pada negaranya menjadikan lupa terhadap kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkesinambungan, warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain, ikut serta dalam bela negara, taat pada aturan yang berlaku, dll. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa warga negara dapat senantiasa melaksankan hak dan kewajibannya, karater dan tanggung jawab sebagai warga negara akan dapat terbentuk, karena warga negara yang menjalankan kewajibannya pada negara akan selalu merasa bertanggung jawab, tumbuhnya rasa cinta pada tanah air, dan selalu turut serta dalam memajukan kesejahtaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Studi Pelanggaran HAM di Indonesia Arsyi Robiansyah; Avila Al Fahlevi; Furaifisha Aufa Jauhari; T Heru Nurgiansah
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 1 (2025): Maret 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i1.4334

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan genosida, pembunuhan massal, dan pengusiran paksa penduduk. Dengan latar belakang peristiwa dan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, upaya meningkatkan kesadaran dan perlindungan HAM terus dilakukan, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan yang signifikan. Indonesia, dengan keragaman budaya dan sosialnya, sering dihadapkan pada tantangan menjaga keberagaman tanpa melanggar prinsip-prinsip HAM. Melalui analisis mendalam, penelitian ini bertujuan untuk memahami akar permasalahan pelanggaran HAM berat, serta memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan ke depan. Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran dan penegakan HAM di Tanah Air, melalui pemahaman yang mendalam terhadap konteks lokal dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran HAM berat di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini akan memperkaya literatur yang ada dan memberikan kontribusi baru dalam upaya meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia.
Pengaruh Politik Nasional pada Lingkup Perguruan Tinggi Irham Subekti; Nurrunnisaq Nurrunnisaq; Satria Agung Cahyo; T Heru Nurgiansah
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 1 (2025): Maret 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i1.4335

Abstract

Politik nasional memegang peranan krusial dalam menetapkan arah kebijakan suatu negara, terutama di era globalisasi saat ini. Di sisi lain, pendidikan nasional bertindak sebagai fondasi utama yang menopang keberhasilan suatu bangsa dalam mencapai tujuan strategisnya, dengan fokus pada pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yang mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Strategi pendidikan nasional menjadi penting untuk menjamin bahwa SDM yang dihasilkan memiliki daya saing global yang tangguh. Dalam konteks perguruan tinggi, politik nasional seringkali termanifestasi melalui organisasi kemahasiswaan, yang struktur dan fungsinya menyerupai pemerintahan. Tujuan utamanya adalah memberikan mahasiswa pengalaman praktis yang berharga terkait dengan politik nasional sebelum mereka terlibat secara langsung dalam pemerintahan. Pengaruh politik nasional ini tidak hanya terbatas pada dinamika internal organisasi mahasiswa, tetapi juga mempengaruhi interaksi organisasi tersebut dengan lingkungan eksternalnya. Meskipun demikian, penting bagi organisasi mahasiswa untuk tetap menjaga kemandirian dan integritasnya. Mereka harus berperan sebagai agen yang proaktif dalam memperjuangkan kepentingan mahasiswa serta mempromosikan perubahan positif dalam sektor pendidikan dan masyarakat secara keseluruhan.
Peran Penting Diplomasi Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional Mochammad Naufal Ridwansyah; Annisa Salsabila; Putri Aulia Damayanti; T Heru Nurgiansah
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 1 (2025): Maret 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i1.4336

Abstract

Diplomasi adalah seni, ilmu pengetahuan, dan sarana yang digunakan negara, kelompok, atau individu untuk menjalankan urusan mereka, dengan cara melindungi kepentingan mereka dan mempromosikan hubungan politik, ekonomi, budaya, atau ilmu pengetahuan mereka, sambil mempertahankan hubungan yang damai. Diplomasi menjadi salah satu wadah aktualisasi hubungan antar negara di kancah politik internasional untuk menyampaikan kepentingan nasional suatu negara kepada negara lain. Kepentingan nasional suatu negara tentunya menjadi misi diplomasi bagi negara tersebut dalam lingkup praktik internasional. Praktik keberhasilan diplomasi suatu negara tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor dan faktor power menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan diplomasi suatu negara. Indonesia telah menerapkan diplomasi pertahanan sebagai alat penyeimbang dari hard power. Namun, diplomasi pertahanan yang sesuai memerlukan kompetensi yang memadai dari orang-orang yang terlibat dalam diplomasi tersebut. Institusi Kementerian Pertahanan dan TNI perlu memperhatikan hal ini dalam mengembangkan personelnya agar memiliki kompetensi yang baik dalam menangani diplomasi pertahanan.
Demokrasi dan Keterbukaan Informasi: Pentingnya Transparansi Dalam Sistem Demokrasi Aufa Masya Zahran; Fawzan Putratama; Ragil Aji Pamungkas; T Heru Nurgiansah
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol 1, No 1 (2025): Maret 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v1i1.4337

Abstract

Sebagai negara demokrasi, Indonesia telah mengadopsi sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan. Keterbukaan informasi publik diatur oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, yang bertujuan untuk memastikan hak warga negara untuk mengetahui, berpartisipasi, dan mengawasi kebijakan publik. Dalam konteks demokrasi konstitusional, artikel ini menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dalam menjaga akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat. Keterbukaan informasi dianggap sebagai fondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik, transparan, dan partisipatif. Artikel ini juga membahas hubungan antara keterbukaan informasi, pencegahan korupsi, dan peningkatan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, yang memberikan landasan teoritis untuk memahami konsep demokrasi, keterbukaan informasi, dan dampaknya terhadap pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi berperan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kesimpulan dari artikel ini menekankan bahwa keterbukaan informasi adalah hak asasi warga negara dan merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Dengan memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk memperoleh informasi, diharapkan dapat tercipta tata pemerintahan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka.
Co-Authors Annisa Salsabila Annissa Juniarti Arsyi Robiansyah Aufa Masya Zahran Avila Al Fahlevi Cahya Ramdan Putra Mandayusdi Darelfitra Achmad Nurusyafa Depi Saptika Julianti Devi Nur Fajriani Rahman Dzakka Khairana Wandeka Egi Rian Januri Eva Asyifa Farrel Haganta Perangin Angin Fauzi Muhamad Rizqi Fawzan Putratama Fitra Giantoyo Furaifisha Aufa Jauhari Hanif Amrullah Hiratul Aprial Honggo Yahya Houdy Farrel Andrea Irham Subekti Joseph Arie Octsan Rambe Simamora Ken Ken Kusumah Ramadhan Kevin Josep Fernando Yessa Mochamad Aziz Zhafir Mochammad Naufal Ridwansyah Muhammad Azmi Marifatullah Muhammad Ramadhan Nurrunnisaq Nurrunnisaq Putri Aulia Damayanti Ragil Aji Pamungkas Ratu Shafiyyah Dara Zhafir Rifania Anjani Satria Agung Cahyo Yazid Setiaji Zalfa Afifah Zahra