Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CERMIN: Jurnal Penelitian Jurnal Ilmiah Fenomena GUNAVATTA
Winasis Yulianto
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Sosialiasi Penunjang Kelancaran Pelayaran Nelayan Purse Seine Kilensari Situbondo Dyah Silvana Amalia; Winasis Yulianto
GUNAVATTA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 01 (2025): Gunavatta : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/gunavatta.v1i01.5929

Abstract

Purse Seine Ship Fishermen are fishermen who sail using a ship with fishing gear whose main tool is a net, used to catch large fish or small fish according to size and quantity. Fishermen in looking for fish need to be equipped with skills in the field of ship engine maintenance as a vehicle used by fishermen to catch fish and operate fishing gear, especially purse seine. This community service is carried out by providing training and maintenance of one-cylinder boat engines on two fishing boats that are damaged. This activity was attended by all fishermen and received good appreciation, and the community was greatly helped by this training. The results of this training have a good impact on the community. In the evaluation results, the fishermen can repair and maintain their boats independently.
TINJAUAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA OLEH YURISDIKSI TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA Winasis Yulianto; Dyah Silvana Amalia
FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6456

Abstract

Empat kali Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945, melahirkan sistem check and balances antar lembaga negara. Sistem ini berbeda jauh bilamana dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang meletakkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi di Indonesia. Dalam sistem check and balances, semua lembaga negara menjadi sejajar, mengingat tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Penulisan ini mengukan permasalahan bagaimana keberadaan penugujian KTUN di N. Hasil studi bahwa pengujian KTUN DI PTUN membuat lebih dirumit system pengujian penyertaan Perundang-Undangan di Indonesia.
DIGITALISASI SISTEM INFORMASI MAHKAMAH KONSTITUSI Winasis Yulianto; Dyah Silvana Amelia; Muhammad Nurman
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 9 No 2 (2025): AGUSTUS - DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v9i2.7963

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, termasuk dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal konstitusi. Sebagai lembaga negara hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MK dituntut untuk tidak hanya menegakkan konstitusi secara normatif, tetapi juga adaptif terhadap transformasi digital dalam sistem peradilan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penguatan konstitusionalisme digital melalui penerapan peradilan berbasis teknologi informasi di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam kerangka e-court, i-judiciary, dan integrated judiciary. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital oleh MK melalui pengembangan website resmi, sistem e-court, court recording system, e-perisalah, serta integrasi dengan sistem e-government telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan akses publik terhadap keadilan konstitusional. Namun demikian, penguatan integrated judiciary masih memerlukan penyelarasan antarlembaga negara, penguatan infrastruktur teknologi, serta peningkatan literasi digital masyarakat guna mewujudkan budaya sadar berkonstitusi secara berkelanjutan.
Co-Authors Dyah Silvana Amalia Dyah Silvana Amelia Muhammad Nurman