Sri Wahyu Ananingsih
Universitas Diponegoro

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Participation of Jambi Malay Traditional Institutions in Strengthening Election Integrity Through Efforts to Prevent Money Politics Sri Wahyu Ananingsih; Aju Putrijanti
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6300

Abstract

Elections in Indonesia are still colored by money politics. Money politics is included as a serious election violation because it is considered to injure or damage democracy. Therefore, repressive and preventive efforts are needed so that money politics can be avoided. This study examines the role of the Jambi Malay Customary Institution in efforts to prevent money politics in elections. This study is interesting, because it is rare to find a customary institution making efforts to prevent money politics in elections. The urgency of this study can be used as a pilot model for money politics prevention efforts for other regions This study is a qualitative research using a socio-legal approach. The data used includes primary data and secondary data. Furthermore, all data is analyzed qualitatively. From the results of this study, it can be concluded that the participation of the Jambi Malay Customary Institution includes conducting political education to the community through various customary meetings, developing the Jambi Customary Law, one of which is socializing the provisions of "prohibition of bribery in customs and sharia", increasing the capacity of human resources of its members, encouraging the community and traditional leaders to play a role as participatory supervisors of elections and receiving reports of violations The politics of money from the citizens of the community
DINAMIKA HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP AKTA NOTARIS ELEKTRONIK: ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI Siti Nabila Rosyidah; Sri Wahyu Ananingsih
Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i2.115377

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong digitalisasi dalam praktik kenotariatan, termasuk munculnya akta notaris elektronik sebagai bagian dari konsep cyber notary. Namun, inovasi tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan hukum acara perdata yang masih berorientasi pada pembuktian konvensional. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian akta notaris elektronik dalam proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif alat bukti tertulis dan akta otentik, mengkaji pengakuan bukti elektronik dalam hukum positif, serta menelaah problematika autentikasi dan penilaian hakim terhadap akta notaris elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni antara hukum acara perdata dan regulasi teknologi informasi, khususnya dalam aspek autentikasi dan kekuatan pembuktian. Ketidaksinkronan tersebut memperluas ruang diskresi hakim dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang mengintegrasikan prinsip keotentikan akta dengan standar pembuktian elektronik guna menjamin kepastian hukum dalam pembuktian perdata berbasis digital.